Madinah (12/06) — Pelayanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menuai sorotan tajam. Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas buruknya distribusi makanan yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar jemaah yang kelelahan.
Menurut Fikri, alih-alih mendapatkan pemulihan energi setelah ibadah yang berat, banyak jemaah justru dihadapkan pada masalah baru yang menguras emosi.
“Pasca-Armuzna, jemaah kita yang sudah lelah justru menghadapi masalah baru: makanan tidak datang tepat waktu, bahkan ada yang tidak mendapatkannya sama sekali. Yang diterima pun dalam kondisi sangat minimalis,” ungkap Abdul Fikri dalam keterangannya di Madinah, Arab Saudi, Rabu (11/06/2025).
Anggota Komisi VIII DPR RI ini menunjuk hidung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pihak yang bertanggung jawab. Ia menyoroti penunjukan BPKH Limited, yang tahun ini mendapat tugas menyediakan konsumsi pasca-Armuzna, sebagai sumber masalah. Kebijakan ini mengubah sistem sebelumnya yang melibatkan delapan perusahaan katering (syarikah) Arab Saudi.
“Saat dialihkan ke BPKH, dua dapur katering justru mengalami kegagalan produksi. Ini menciptakan persoalan baru bagi jemaah,” jelasnya.
Kegagalan distribusi ini berujung pada pemberian kompensasi berupa uang riyal. Namun, menurut Fikri, solusi ini tidak efektif meredam kekecewaan jemaah.
“Kondisi ini tentu membuat jemaah semakin emosi karena kelelahan yang mereka alami tidak diimbangi dengan pelayanan konsumsi yang layak,” kata politisi Fraksi PKS tersebut.
Fikri menegaskan bahwa penanganan haji, terutama yang menyangkut kebutuhan pokok seperti makanan, tidak bisa dilakukan secara amatir atau coba-coba. Ia mendesak BPKH menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga untuk membangun sistem layanan yang jauh lebih profesional di masa mendatang.
“Kita berharap BPKH benar-benar memperbaiki diri. Mengurus jemaah haji itu harus profesional, apalagi ini menyangkut kebutuhan pokok setelah ibadah puncak,” tegasnya.
Pihak BPKH dan Kementerian Agama telah memberikan penjelasan. Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah menyediakan makanan siap saji atau Ready To Eat (RTE) pada tanggal 7, 8, dan 13 Zulhijah.
Langkah ini diambil untuk memastikan jemaah tetap mendapatkan asupan yang higienis dan sesuai selera Indonesia, terutama saat terjadi kendala transportasi.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar, setelah melakukan pengecekan langsung di lapangan, memastikan bahwa jemaah yang terdampak gangguan distribusi makanan akan menerima kompensasi berupa uang tunai.
Meski memberikan kritik tajam, Abdul Fikri Faqih tetap mengajak para jemaah untuk bersabar dan bersyukur.
“Semoga ujian ini menjadi ladang pahala dan tidak mengurangi kekhusyukan jemaah dalam menjalankan ibadah,” tutup legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini.