Jakarta, (12/06) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menyayangkan keputusan pemerintah yang membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi masyarakat.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebelumnya sempat memberikan harapan besar, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang sangat terdampak oleh kenaikan biaya hidup.

“Kami menyayangkan pembatalan kebijakan diskon tarif listrik ini. Sebab ini adalah kebijakan yang sangat dinantikan oleh rakyat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Banyak masyarakat yang berharap pengurangan beban biaya listrik bisa membantu meringankan pengeluaran rumah tangga mereka,” ujar Muh Haris dalam keterangan pers, Kamis (12/06).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tarif listrik 50% kepada 79,3 juta pelanggan listrik berdaya 1.300 VA ke bawah. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian menyebut bahwa program tersebut belum bisa dijalankan karena keterlambatan penganggaran.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 23 juta pelanggan rumah tangga masih menggunakan listrik 450 VA dan 900 VA subsidi. Selain itu, lebih dari 17 juta pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam biaya operasional, termasuk beban listrik, pasca pandemi dan lonjakan harga energi global.

Muh Haris menegaskan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap rakyat harus terus menjadi prioritas utama, terutama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Komitmen kami di DPR, khususnya Komisi XII, adalah memastikan agar program-program Presiden Prabowo yang pro-rakyat dapat terlaksana secara optimal. Saya berharap kementerian-kementerian terkait seperti ESDM, Keuangan, hingga Kemenko Perekonomian dapat duduk bersama, menyelaraskan program, dan memastikan tidak terjadi lagi kebijakan yang membingungkan publik,” tambahnya.

Muh Haris juga menyerukan pentingnya sinergi dan komunikasi publik yang baik antar kementerian agar tidak terjadi perbedaan pernyataan yang kontraproduktif. Ia menilai bahwa narasi kebijakan yang tidak konsisten akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Diskon listrik ini bukan sekadar angka, tetapi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat. Jangan sampai publik justru menjadi bingung akibat perbedaan pernyataan antarpejabat,” tutupnya.