Maluku (10/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Menurut Politisi PKS ini, Kebijakan itu dinilai sebagai langkah korektif yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan masa depan generasi mendatang.
Saadiah menilai keputusan tersebut menjadi angin segar bagi perjuangan panjang rakyat Papua, aktivis lingkungan, serta anggota DPR yang telah lama bersuara menolak praktik tambang merusak di kawasan ekosistem kritis.
“Saya mengapresiasi Presiden Prabowo atas keberanian dan ketegasannya. Ini bukan sekadar soal izin tambang, tapi soal keberpihakan terhadap nilai ekologis dan warisan alam bangsa yang tak ternilai,” ujar Saadiah di Jakarta, Selasa (10/06).
Ia menambahkan bahwa pencabutan izin ini sejalan dengan suara kritis yang telah ia sampaikan dalam berbagai forum, termasuk saat merespons kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil Raja Ampat.
Dalam siaran sebelumnya, Saadiah mengecam keras pembukaan lahan di luar izin lingkungan, kerusakan pesisir akibat sedimentasi, serta pelanggaran terhadap UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ia menegaskan bahwa aktivitas tambang di pulau kecil bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat adat dan merusak kawasan konservasi laut dunia.
“Raja Ampat bukan tempat untuk eksploitasi tambang. Ini adalah kawasan surga terakhir keanekaragaman hayati laut dunia yang seharusnya dilindungi dengan segenap tanggung jawab,” tegas Saadiah.
Ia juga berharap, kebijakan ini menjadi titik awal evaluasi nasional atas seluruh izin tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil, terutama di Indonesia Timur.
Wakil Rakyat representasi Indonesia Timur ini mengingatkan bahwa kasus Gunung Botak di Pulau Buru dan kerusakan di wilayah Kei Besar harus menjadi pelajaran penting bahwa tata kelola sumber daya alam tak boleh abai terhadap daya dukung lingkungan.
“Ke depan, DPR bersama pemerintah harus memperkuat pengawasan, revisi regulasi yang melemahkan perlindungan lingkungan, serta memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem dan masyarakat adat,” tutupnya.