Jakarta (10/06) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menyambut baik langkah tegas pemerintah yang baru-baru ini mencabut empat izin usaha pertambangan di wilayah Raja Ampat.
Keputusan ini diambil menyusul temuan pelanggaran lingkungan dan ketidaksesuaian operasi tambang di kawasan sensitif tersebut.
Dalam pernyataannya, Jalal menyampaikan apresiasi atas keberanian Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjukkan komitmen nyata terhadap prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekosistem laut.
“Ini adalah langkah yang patut diapresiasi. Bila selama ini kami mendorong kajian independen dan evaluasi serius, kini pemerintah telah mengambil keputusan nyata. Ini bukti negara hadir di saat lingkungan terancam,” tutur Jalal.
Ia menekankan bahwa pencabutan izin bukan sekadar tindakan administratif, melainkan refleksi ketegasan bahwa investasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan hukum dan kelestarian alam.
Jalal juga menyoroti bahwa pencabutan ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pertambangan di kawasan pulau kecil.
Ia berharap kementerian terkait bersama DPR dapat memastikan tidak ada perizinan yang dilewati untuk membalikkan arah kebijakan.
“Keputusan ini harus ditindaklanjuti dengan regulasi yang lebih kokoh dan pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai isu tanah dan laut kita diniatkan untuk profit semata,” ujar legislator dari Fraksi PKS ini.
Sebagai tindak lanjut, Jalal mendorong pembentukan mekanisme evaluasi pasca-pencabutan yang melibatkan tim audit lingkungan independen. Tujuannya, memastikan tidak hanya penghentian izin, tetapi juga pemulihan ekosistem dan penegakan sanksi bagi yang terbukti melanggar.
“Cabut izin saja belum cukup. Pulihkan lingkungan yang rusak dan pastikan tak ada pihak yang lalai dibiarkan lolos begitu saja,” tegasnya.
Keputusan ini pun mendapat dukungan luas dari masyarakat dan kalangan lingkungan, mengingat status Raja Ampat sebagai salah satu kawasan biodiversitas laut terbaik di dunia.
“Ke depan, pemerintah dan DPR diharapkan terus menjaga kesinambungan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan,” ujar Jalal.