Jakarta (10/06) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Haris, mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pencabutan izin usaha empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurut Haris, keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan masa depan ekosistem laut Indonesia yang bernilai strategis.

“Langkah Presiden mencabut izin usaha tambang di Raja Ampat adalah keputusan yang tepat. Ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kekayaan hayati dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut,” kata Haris dalam keterangan pers, Senin (10/06).

Haris menegaskan, Raja Ampat merupakan kawasan konservasi laut yang tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan investasi yang merusak. Ia mendorong agar pemerintah segera menindaklanjuti pencabutan izin tersebut dengan pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Setelah izin dicabut, langkah berikutnya adalah rehabilitasi kawasan dan pemberdayaan masyarakat adat melalui program ekonomi hijau seperti ekowisata,” jelasnya.

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I ini juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan agar tidak ada lagi izin pertambangan yang terbit di kawasan konservasi.

“Pengawasan harus diperketat, jangan sampai izin-izin serupa kembali diberikan di masa depan. DPR akan mengawal hal ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan pencabutan izin empat perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Keputusan itu diambil setelah muncul laporan kerusakan lingkungan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat serta lembaga legislatif.