Makkah (07/06) — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkap sederet masalah krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025. Dari jemaah yang terlantar berjam-jam menunggu bus, tenda di Arafah yang kelebihan kapasitas, hingga distribusi kartu Nusuk yang meleset dari target.
Temuan ini menjadi catatan besar di tengah puncak pelaksanaan haji, Wukuf di Arafah.
Anggota Timwas Haji DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa berbagai persoalan yang terjadi sejak awal kedatangan jemaah kembali terulang di fase puncak haji.
“Problem sejak berangkat itu kan jemaah terpisah-pisah, antara suami istri, pembimbing dan jemaahnya. Setelah direkonsiliasi, sampai sini (Arab Saudi) bercerai-berai lagi,”ujar pria yang akrab disapa Fikri ini, dalam keterangannya, Jumat (06/06/2025) di Arab Saudi.
Salah satu masalah paling fatal menjelang puncak haji adalah soal transportasi jemaah menuju Arafah.
Fikri mengungkapkan banyak jemaah yang sudah mengenakan kain ihram sejak Rabu pagi harus menunggu tanpa kepastian hingga Kamis pagi untuk bisa diangkut.
“Mereka siap-siap pakai ihram itu sejak Rabu pagi. Yang sore tidak terangkut, malam tidak terangkut, sampai Kamis pagi ada yang belum terangkut. Alhamdulillah, Kamis siang semua sudah bisa tiba di Arafah,” jelasnya.
Keterlambatan ini, menurutnya, disebabkan oleh armada transportasi dari pihak syarikah (perusahaan layanan haji Saudi) yang tidak memadai.
Persoalan tak berhenti di situ. Di Arafah, jemaah dihadapkan dengan kondisi tenda yang sudah penuh sesak namun terus dipaksakan untuk diisi.
Pihak Kementerian Agama sendiri, melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, mengakui adanya masalah kelebihan kapasitas ini.
“Diakui juga oleh Dirjen PHU, ini memang harus dievaluasi syarikah-nya. Ternyata ada yang memaksakan, tenda sudah penuh, sudah overload, tetap saja ditambah-tambah lagi,” ujar legislator dari daerah pemilihan IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini.
Sebelumnya, dalam rapat kerja pada 2 Juni 2025 lalu antara Timwas dengan Kemenag serta Syarikah, telah disepakati bahwa distribusi kartu Nusuk, sebagai akses vital jemaah, harus selesai pada 3 Juni pukul 20:00 waktu setempat.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan target tersebut gagal terpenuhi.
“Faktanya baru Rabu malam 99,5 persen terdistribusi dengan baik. Ini jadi catatan besar,” ungkap politisi PKS tersebut.
Atas berbagai catatan ini, Fikri menegaskan bahwa DPR terpaksa harus “cawe-cawe” atau turun tangan lebih jauh, melampaui fungsi pengawasan, demi memastikan jemaah dapat menjalankan rukun haji utamanya, yaitu wukuf di Arafah.
“Kondisinya seperti itu ya kita akhirnya cawe-cawe. Karena Al-Hajju Arafatun (Haji adalah Arafah),” katanya.
Semua temuan ini, lanjut Fikri, akan menjadi bahan evaluasi dan masukan utama untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Isu-isu teknis seperti visa furoda, transportasi, katering, pemondokan yang overload, hingga persoalan kartu Nusuk akan diupayakan menjadi norma baru dalam regulasi untuk mencegah masalah serupa terulang di masa mendatang.
“Ini jadi catatan besar. Kalau seperti ini lagi, ya syarikah tertentu harus diberi catatan hitam,” pungkasnya.