Ambon (05/06) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon untuk meninjau langsung kinerja, capaian, dan potensi yang dimiliki salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Didampingi Kepala Balai Sarwono serta jajaran Kasubbag Umum, Katimja, dan PPK, Saadiah menyimak paparan terkait capaian 2025 dan rencana kerja 2026, termasuk sejumlah kendala yang dihadapi.

Dalam pertemuan itu, wakil rakyat Maluku menyampaikan pentingnya peran BPBL Ambon sebagai role model budidaya laut nasional, mengingat wilayah kerjanya yang luas dan potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Maluku.

“Saya perlu mengajak semua pihak untuk meningkatkan kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, terutama di tengah keterbatasan anggaran, agar tetap produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal,” tutur anggota Banggar DPR ini.

Politisi PKS ini secara khusus menyoroti pengembangan potensi rumput laut di Maluku yang dinilainya layak menjadi prioritas pembahasan di tingkat pusat. Selain itu, ia mencatat perlunya evaluasi terhadap program bantuan bioflok yang selama lima tahun berjalan dinilai belum memberi dampak signifikan karena kurang sesuai dengan budaya masyarakat Maluku yang tidak terbiasa mengonsumsi ikan air tawar.

Sebagai alternatif, Saadiah meminta pemerintah pusat agar lebih responsif terhadap usulan bantuan seperti Keramba Jaring Apung (KJA) serta menyediakan benih selain kakap putih, seperti bubara dan kerapu, untuk memperluas diversifikasi budidaya.

Dalam sesi kunjungan lapangan, Legislator Dapil Maluku ini mengunjungi hatchery yang memproduksi benih kakap putih dan bubara, hatchery seriola, hatchery ikan hias clownfish, serta laboratorium kultur jaringan rumput laut. Kepala BPBL Ambon juga menjelaskan bahwa biaya produksi benih ikan payau, khususnya udang, jauh lebih murah dibandingkan benih ikan laut, sementara produksi lobster mutiara masih terkendala biaya pakan dan ongkos kirim ke Jawa yang tinggi, meski teknologi sudah dikuasai.

“Saya berharap ada usulan-usulan BPBL Ambon yang dapat di vawa dalam pembahasan rapat anggaran di DPR RI. Harapan Kami sebagai anggota DPR dapat bekerja sama erat antara pusat dan daerah. Potensi perikanan budidaya Maluku dapat lebih optimal dimanfaatkan, tidak hanya untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga demi mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir di Maluku,” tutup Saadiah Uluputty.