Jakarta (05/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Komisi XII, Jalal Abdul Nasir menanggapi isu ‘Save Raja Ampat’ yang kembali mencuat ke permukaan setelah aksi damai sejumlah aktivis Greenpeace dan pemuda Papua pada acara Indonesia Critical Minerals Conference di Jakarta viral di media sosial.

Pria yang akrab disapa Haji Jalal ini menyampaikan keprihatinannya terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat ekspansi tambang nikel di kawasan konservasi Raja Ampat.

“Raja Ampat bukan hanya bagian dari kekayaan alam Indonesia, tetapi merupakan salah satu warisan ekologis dunia yang harus dijaga bersama. Dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, wilayah ini tidak layak dijadikan korban demi kepentingan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup,” terang Haji Jalal

Sebagai bagian dari Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Haji Jalal mendorong Kementerian ESDM untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin usaha pertambangan di kawasan Raja Ampat.

“Saya mendukung langkah Menteri Investasi/BKPM yang akan memanggil para pemegang izin tambang nikel untuk menjelaskan dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat,” ujarnya.

Haji Jalal juga menyoroti pentingnya melibatkan audit independen berbasis kajian ekologis, sosial, dan budaya sebelum ada keputusan lanjutan terkait eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayah sensitif seperti Raja Ampat.

“Pendekatan yang hanya berorientasi pada nilai komoditas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan akan menjadi bumerang bagi bangsa,” ungkap Haji Jalal.

Tak hanya itu, Ia mengapresiasi keberanian dan kepedulian para pemuda Papua serta aktivis lingkungan yang menyuarakan aspirasi mereka secara damai dan konstruktif. Menurutnya, suara seperti ini harus dihargai, bukan dibungkam.

Dalam pernyataannya, Haji Jalal mengajak seluruh pihak—pemerintah, pelaku industri, masyarakat adat, dan komunitas sipil—untuk menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip utama investasi nasional.

“Menjaga kelestarian Raja Ampat, bukan hanya tanggung jawab masyarakat Papua, tetapi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Haji Jalal.

Komisi XII DPR RI, tambahnya, siap mengawal isu ini melalui mekanisme pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat parlemen agar tidak terjadi kerusakan permanen di kawasan Raja Ampat.

“Pembangunan yang menghancurkan lingkungan hidup bukanlah sebuah kemajuan, melainkan kemunduran,” tutup Haji Jalal tegas.