Jakarta (04/06) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas capaian strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya keberhasilan dalam meningkatkan cadangan beras hingga menembus angka 4 juta ton.
Menurutnya, ini adalah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi di tengah tantangan global yang kompleks, mulai dari krisis iklim, gejolak harga pangan dunia, hingga ketegangan geopolitik yang mempengaruhi rantai pasok global.
“Kita harus memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian, perum bulog, para petani, penyuluh, dan semua pihak yang telah bekerja keras hingga Indonesia mampu meningkatkan cadangan beras nasional. Ini pencapaian penting dalam menjaga ketahanan pangan kita,” ujar drh. Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Senin (02/06/2025).
Namun demikian, drh. Slamet menegaskan bahwa ketahanan pangan yang tercermin dalam tingginya produksi atau cadangan beras belum sepenuhnya mencerminkan kedaulatan pangan.
Ia mengingatkan bahwa kedaulatan pangan merupakan konsep yang lebih mendasar dan menyeluruh, yang menekankan kemandirian, keadilan, dan kendali bangsa atas seluruh sistem pangan nasional.
“Kita tidak boleh terjebak dalam euforia angka produksi. Kedaulatan pangan tidak hanya soal banyaknya beras di gudang, tetapi soal siapa yang menguasai produksi, siapa yang mengendalikan distribusi, dan apakah petani serta nelayan kita mendapatkan keadilan dari sistem pangan ini,” jelasnya.
Menurut Slamet, kedaulatan pangan menuntut agar negara memiliki kendali penuh terhadap kebijakan pangan, mengutamakan produksi lokal, melindungi petani dan nelayan, serta memastikan akses pangan bergizi bagi seluruh rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya kemandirian dalam input pertanian seperti benih, pupuk, dan alat produksi, yang selama ini sebagian besar masih bergantung pada impor.
“Jika cadangan tinggi tapi benih dikuasai korporasi asing, jika distribusi dikuasai segelintir pelaku besar, dan jika petani tetap merugi, maka itu belum bisa kita sebut sebagai berdaulat. Kita harus hati-hati menggunakan istilah ‘kedaulatan’,” tegas Slamet.
Ia mendorong Kementerian Pertanian untuk menjadikan capaian cadangan beras ini sebagai titik awal menuju transformasi sistem pangan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kedaulatan pangan hanya bisa dicapai jika negara berpihak penuh kepada petani, nelayan, dan produsen pangan lokal. Ini bukan sekadar capaian teknis, tetapi komitmen politik untuk menjadikan pangan sebagai hak rakyat yang harus dijaga kedaulatannya,” pungkasnya.