Jakarta (02/06) — Ketersediaan pangan dunia semakin terbatas, negara produsen pangan menjaga stok pangan untuk negara mereka sendiri. Krisis pangan sangat beresiko menjadi krisis politik jika negara tidak pandai mengelola mulai stok, harga dan distribusi pangan sampai ke meja rakyatnya.

Kegagalan dunia dikonfirmasi melalui MDGs yang gagal menghilangkan kelaparan global karena tatanan pangan dunia tidak ada keadilan di sana, negara besar ‘mencekik’ negara kecil dengan impor yang semakin naik harganya.

“Data FAO 2024 kelaparan global pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 282 juta orang di 59 negara dan wilayah mengalami kelaparan akut tingkat tinggi. Ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya cakupan laporan tentang krisis pangan. Selain itu, 1,33 juta orang di seluruh dunia mengalami kondisi kelaparan” papar Riyono Aleg Komisi IV DPR

Kondisi diatas miris di era serba mudah dan tidak ada batas antar negara dunia, menjadi alarm keras bagi dunia dan semua komponen dunia untuk memastikan akses pangan bisa dapat dimiliki dengan adil oleh semua bangsa.

“FAO sebagai wasit yang mengatur dan mengerti kondisi pangan dunia harusnya bisa berperan lebih kuat dan selaras untuk menyukseskan misi SDGs menghentikan kelaparan dunia,” tambah Riyono ‘Caping’

Indonesia mencatatkan sejarah stok beras nasional per mei bisa tembus 4 juta ton setara beras disaat pangan di kawasan sedang bergejolak. Jepang dan Malaysia sedang bermasalah soal harga beras, bahkan menteri Pertanian Jepang mundur karena komentar soal beras yang dirasa tidak pas dengan kondisi Jepang yang susah beras.

“Indonesia bisa menjadi pemain kelas dunia jika mampu optimalkan tata kelola pangan nasional yang presisi dan berkelanjutan. Bahkan bisa melakukan ekspor pangan beras ke negara tetangga dan bahkan dunia” tutup Riyono.