Jakarta (01/06) — Anggota DPR RI Ateng Sutisna dorong sinergi berkelanjutan antara Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan dan pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia.

“BNPP sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah perbatasan memiliki kewenangan besar dalam aspek keamanan, pembangunan infrastruktur, dan koordinasi lintas sektor. Sementara Pokmaswas memiliki keunggulan dalam pengawasan berbasis komunitas yang memahami dinamika lokal,” jelasnya.

Menurut anggota komisi II ini, kerja sama keduanya dapat menciptakan pola pengawasan laut yang jauh lebih efektif dan partisipatif. Bentuk sinergi ini mencakup pengawasan dan patroli bersama dengan memanfaatkan teknologi seperti satelit dan drone dari BNPP, serta tenaga pemantau lokal dari Pokmaswas.

Selain itu, BNPP juga dapat mendukung pelatihan teknis, pemberian pemahaman hukum kelautan, dan inisiasi program edukasi masyarakat.

“Dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai ujung tombak pengawasan, negara bisa hadir secara lebih inklusif dan membangun rasa kepemilikan masyarakat atas wilayah perbatasannya sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa dampak strategis dari sinergi ini tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas penanganan illegal fishing dan pelanggaran batas wilayah, tetapi juga pada penguatan kedaulatan nasional dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

“Inilah momentum kita membangun model pengawasan yang bukan hanya reaktif, tetapi proaktif dan berkelanjutan. Jika dikelola secara terstruktur dan didukung regulasi yang jelas, sinergi BNPP dan Pokmaswas akan menjadi role model nasional,” pungkas Anggota Fraksi PKS ini.