Jakarta (29/05) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna mendorong kolaborasi aktif antara Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/ CSR dan pemerintah daerah (pemda) dalam rangka meningkatkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di kabupaten/kota.

Menurutnya, sektor swasta melalui program TJSL dan CSR memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Pembangunan yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah seorang diri. Diperlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta,” ujar Ateng.

Ia menjelaskan kolaborasi antara Forum TJSL/CSR dengan pemda merupakan bentuk sinergi multipihak yang dapat mempercepat pencapaian SPM secara lebih efektif dan efisien. Melalui kerja sama ini, sumber daya, keahlian, dan inovasi yang dimiliki sektor swasta bisa dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Peran TJSL dan CSR bukan hanya sebagai dana tambahan, tetapi sebagai katalisator percepatan pembangunan, khususnya dalam pemenuhan enam pelayanan dasar yang menjadi fokus pemerintah,” jelas Anggota Fraksi PKS tersebut.

Ia menambahkan, usulan ini sejalan dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegaskan pentingnya pemda memprioritaskan anggaran dan pengawasan terhadap enam pelayanan dasar sesuai SPM. Pemerintah pusat bahkan akan memberi sanksi, termasuk teguran tertulis, kepada daerah yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

“Karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta harus menjadi strategi bersama. Pemda perlu melihat Forum TJSL/CSR sebagai mitra sejajar dalam percepatan pelayanan dasar. Dengan sinergi yang tepat, pencapaian SPM bisa lebih cepat, tepat, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.