Jakarta (28/05) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto, menyampaikan keprihatinannya terhadap ancaman pencabutan status UNESCO Global Geopark (UGGp) yang membayangi Kaldera Toba.

Menurutnya, peringatan ‘kartu kuning’ yang telah dikeluarkan oleh UNESCO pada September 2023 menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan Kaldera Toba masih belum mengalami kemajuan signifikan sesuai standar internasional.

“Kaldera Toba adalah aset nasional dan ikon pariwisata kelas dunia. Ancaman pencabutan status UGGp tidak hanya merugikan citra Indonesia di mata internasional, tapi juga berpotensi memukul sektor pariwisata secara langsung, terutama di kawasan Sumatera Utara,” ujar Rofik.

Rofik menambahkan bahwa status UGGp yang disandang Kaldera Toba sejak 2020 merupakan pengakuan atas kekayaan geologis, ekologi, dan budaya yang perlu dijaga secara terpadu. Status ini tidak hanya soal label, tapi juga tentang komitmen pengelolaan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis komunitas.

“Masyarakat lokal akan menjadi pihak yang paling terdampak jika status ini dicabut. Penurunan kunjungan wisatawan berarti menurunnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya potensi ekonomi di sektor UMKM dan jasa pariwisata lainnya,” ungkap Rofik.

Rofik menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam penyelamatan status UGGp Kaldera Toba. Ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk turut serta dalam upaya perbaikan tersebut.

“Kemenkes perlu turun tangan sebagai mitra strategis dalam memastikan kesehatan lingkungan, masyarakat, dan pariwisata di kawasan Kaldera Toba dikelola dengan standar tinggi yang mendukung keberlanjutan dan kelayakan status UNESCO Global Geopark. Ini menyangkut kualitas sanitasi, pengelolaan limbah, serta kapasitas tanggap terhadap isu kesehatan masyarakat di daerah destinasi wisata,” terang Rofik.

Rofik juga meminta pimpinan Komisi VII DPR RI untuk segera memanggil Kementerian Pariwisata guna mendorong pengambilan langkah strategis dan progresif, seperti perbaikan infrastruktur, penguatan kelembagaan geopark, serta keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan kawasan.

“Jangan sampai kita kehilangan status UNESCO karena kelalaian dalam pengelolaan. Saya juga meminta pimpinan Komisi VII DPR RI untuk segera memanggil Kementerian Pariwisata guna mendorong pengambilan langkah strategis dan progresif dalam mempercepat upaya pemenuhan seluruh rekomendasi UNESCO terkait status Global Geopark Kaldera Toba,” tutup Rofik.