Jakarta (28/05) — Pangan adalah gizi, bukan hanya soal terpenuhi dan kenyang. Lebih dari itu pangan bisa menjadi senjata ekonomi untuk menaklukan sebuah bangsa.

Aktifitas ekspor impor menjadi pintu keluar masuk penting untuk di awasi dan dipastikan bahwa pangan yang masuk sesuai regulasi serta dibutuhkan oleh rakyat kita.

“Pengawasan yang lemah dapat memicu ketidakseimbangan pasokan, kenaikan harga, dan ketergantungan pada impor yang berisiko pada turunnya kesejahteraan petani sebagai produsen pangan kita” jelas Riyono Aleg Komisi IV DPR

Catatan BPK 2024 atas regulasi dan penerapan produk impor pangan berupa beras belum menetapkan secara pasti dan regulated, ini menjadi potensi akan kerugian negara akibat kegiatan impor yang belum di awasi secara ketat sejak awal sampai akhir prosesnya.

“Pengawasan pangan impor khususnya pangan yang dikonsumsi oleh anak – anak, pangan olahan, buah serta daging harus di perketat. Ribuan kasus pangan olahan yang beredar tanpa izin di hari besar akan merusak tata pangan kita,” lanjut Riyono Caping.

UU memandatkan akan pengawasan terhadap produk pangan yang berasal dari luar harus memiliki sertifikat, sebagian bahan makanan olahan harus bersertifikat halal, lolos dari Badan Karantina Indonesia serta sesuai dengan dokumen pengajuan impor.

“Ada banyak kasus pangan impor illegal, dokumen tidak lengkap bahkan ada yang mengandung lebih zat berbahaya untuk anak pada kadar tertentu. Kondisi pengawasan wajib selalu on untuk kedaulatan pangan kita,” tutup Riyono.