Jakarta (28/05) — Anggota DPR RI Komisi VII, Izzuddin Al-Qassam Kasuba, menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Indonesian Tourism Board (ITB) sebagai bagian dari amanat revisi Undang-Undang Kepariwisataan.
Ia menegaskan, lembaga ini harus menjadi penggerak utama promosi pariwisata Indonesia yang lebih inklusif dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar industri besar.
Menurut Al-Qassam, pariwisata Indonesia selama ini belum sepenuhnya mencerminkan wajah masyarakatnya.
“Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah, termasuk di Maluku Utara, belum mendapatkan ruang dan kesempatan yang adil dalam ekosistem promosi nasional,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Qassam, merekalah yang selama ini menjaga warisan budaya, mengelola daya tarik lokal, hingga menciptakan lapangan kerja di akar rumput.
“Pariwisata tanpa rakyat adalah wisata yang gagal. Kita tidak bisa terus-menerus menjual destinasi tanpa memberdayakan mereka yang hidup di dalamnya. Itulah kenapa Indonesian Tourism Board harus hadir dengan semangat keberpihakan,” ujar Al-Qassam saat ditemui di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (26/05/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan Maluku Utara itu menekankan, pembentukan ITB bukanlah gagasan sepihak dari pemerintah, melainkan buah dari proses pembahasan panjang di DPR RI, khususnya Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Kepariwisataan.
Dalam konteks tersebut, DPR ingin memastikan bahwa pembangunan pariwisata nasional memiliki arah yang jelas: berpihak kepada pelaku lokal, menciptakan keadilan ekonomi, dan menjamin keberlanjutan budaya.
Al-Qassam menambahkan, saat ini banyak pelaku wisata di daerah merasa tidak memiliki akses terhadap promosi yang layak. Produk-produk unggulan seperti kain tenun Bacan, paket wisata sejarah Ternate-Tidore, hingga kuliner khas Jailolo, menurutnya, layak dipromosikan secara nasional bahkan internasional jika ada dukungan struktur yang jelas. Di sinilah peran ITB menjadi strategis.
“Selama ini promosi pariwisata terpusat di kota besar dan menyasar investor besar. Kita butuh perubahan arah. Kita butuh Indonesian Tourism Board yang juga menjadi etalase bagi UMKM dari Halmahera hingga Morotai,” kata Al-Qassam.
Meski bersifat independen, ITB dirancang untuk tetap bersinergi dengan Kementerian Pariwisata yang saat ini dipimpin oleh Menteri Widiyanti Putri.
DPR RI, menurut Al-Qassam, akan terus mengawal agar lembaga ini tidak menjadi beban anggaran semata, tetapi benar-benar menjalankan misi keadilan sosial dalam sektor pariwisata.
Ia juga memastikan bahwa pembentukan lembaga ini akan mendorong peningkatan kapasitas pelaku wisata lokal, mulai dari pelatihan digital marketing, kurasi produk, hingga integrasi promosi dengan platform nasional. Ia optimistis, jika dikelola dengan baik, ITB akan membawa dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan warga, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
“Bagi kami di Maluku Utara, ini bukan sekadar soal promosi. Ini soal masa depan. Kalau ITB dijalankan dengan berpihak, maka desa-desa wisata akan tumbuh, budaya kita terjaga, dan rakyat mendapat tempat yang semestinya,” ujarnya.
Dukungan Al-Qassam terhadap ITB menjadi bagian dari komitmennya sebagai wakil rakyat dari wilayah timur Indonesia untuk memastikan pembangunan nasional tak hanya terasa di pusat, tetapi menyentuh daerah secara merata.