Jakarta (27/05) — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026.

Seperti yang diketahui, bahwa sesuai amanat Konstitusi dan Undang-Undang, KEM-PPKF tahun 2026 merupakan proses Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Dalam menyikapi KEM PPKF tersebut, anggota legislatif dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo mengapresiasi arah kebijakan fiskal 2026 yang ditujukan untuk mewujudkan ‘Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi’ dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera.

“Saya mengapresiasi upaya Pemerintah dalam merumuskan pokok kebijakan fiskal tahun depan yang mana ingin membawa Indonesia agar lebih berdaulat secara pangan, energi, dan ekonomi. Sehingga dengan begitu, prioritas kebijakan fiskal musti bertumbuh pada upaya membangun kesejahteraan sosial” Buka Yanuar.

Terkait hal tersebut, Anggota Legislatif dari Dapil Jawa Tengah VIII ini menyarankan adanya penguatan di beberapa area yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

“Saya mengusulkan beberapa area untuk diperkuat oleh Pemerintah. Yang pertama adalah fokus pada pembangunan dari bawah dan dari Desa. Bagi saya, ini dimulai dengan menjadikan desa sebagai basis penghidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian terkait dengan pembangunan dari bawah, saya mendukung Program 3 Juta Rumah (khususnya dalam upaya penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), makan bergizi gratis dalam rangka memperkuat peran UMKM lokal” Ujar Yanuar.

“Yang Kedua, saya mendorong agar kualitas pendidikan terus diperkuat. Secara umum saya mengapresiasi komitmen pemerintah dalam memenuhi mandatory spending sektor pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Bagi saya ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu dipastikan agar alokasnya tepat sasaran. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya dalam memperbaiki sarana dan prasarana melalui sekolah. Saya tentu mendukung upaya pemerintah melalui Program ‘Renovasi Sekolah’ yang menargetkan rehabilitasi 330 ribu sekolah dasar-menengah hingga 2029, dan dimulai dengan 20 ribu sekolah pada tahun 2025” Jelas Yanuar.

Yanuar kemudian menutupnya dengan penegasan bahwa di samping kesejahteraan ekonomi desa, pendidikan dan penguatan pendidikan, Pemerintah perlu juga memperkuat akses kesehatan bagi masyarakat secara luas.

“Saya memandang bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen strategis dalam memperluas perlindungan sosial di bidang kesehatan. Oleh karena itu, komitmen Pemerintah untuk memberikan bantuan iuran kepada 96,7 juta jiwa penerima PBI JKN, mencakup 40 persen masyarakat berpenghasilan terendah patut untuk diapresiasi. Sebab, area kesehatan merupakan area yang juga perlu menjadi prioritas untuk diperkuat,” tutup Yanuar.