
Jakarta (27/05) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti tiga isu penting yang sedang dikawal Komisi IX menjelang penutupan masa sidang.
Ketiganya meliputi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), rencana uji klinik vaksin TBC M72, serta pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan.
Dalam keterangannya, Netty menyoroti dampak sosial ekonomi dari badai PHK yang melanda sejumlah perusahaan dan menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.
“Kami di Komisi IX mengingatkan pemerintah melalui Kemenaker untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mencairkan hak-hak pekerja, baik dalam bentuk Jaminan Hari Tua maupun Jaminan Kehilangan Pekerjaan,” ujar Netty.
Ia menyebut bahwa pencairan jaminan tersebut penting sebagai bantalan sosial untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga pekerja yang terdampak, sekaligus mencegah efek domino seperti anak putus sekolah dan meningkatnya kemiskinan.
Netty juga menyoroti kerja sama pemerintah dengan Bill & Melinda Gates Foundation terkait uji klinik vaksin M72 untuk TBC.
Menurutnya, pelibatan para ahli sangat krusial agar proses uji klinik berjalan secara ilmiah dan transparan.
“Kami berharap kerja sama ini melibatkan pakar epidemiologi, pakar keamanan vaksin, dan juga Badan POM, sehingga uji klinik dilakukan berbasis bukti (evidence-based),” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya pola komunikasi publik yang baik dari Kementerian Kesehatan untuk menghindari disinformasi dan hoaks yang dapat merugikan masyarakat.
Isu ketiga yang dikawal Komisi IX adalah terkait implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Netty menekankan pentingnya kejelasan definisi ‘standar’ dalam konteks pelayanan kesehatan.
“Pemerintah harus meluruskan definisi standar—apakah itu menyangkut infrastruktur fisik seperti ruangan, tempat tidur, toilet, ataukah menyangkut kualitas layanan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Netty berharap seluruh isu yang dikawal oleh Komisi IX bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjadi bagian dari upaya kolektif menuju Indonesia Emas 2045.
“Mudah-mudahan semuanya bermuara pada satu kata: kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.