Jakarta (27/05) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Mohamad Sohibul Iman, menegaskan bahwa isu penegakan hak asasi manusia (HAM), terutama yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, kini menjadi perhatian utama Komisi XIII.

Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/05).

Menurut Sohibul, Komisi XIII memiliki peran strategis dalam pembentukan sistem hukum dan penegakan HAM di Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa berbagai kasus kekerasan yang terjadi belakangan ini, seperti di Nduga dan NTT, menjadi pemicu meningkatnya fokus terhadap perlindungan kelompok rentan.

“Sekarang yang paling banyak adalah dalam konteks penegakan HAM karena banyak kejadian-kejadian seperti kekerasan terhadap anak-anak, seperti yang terjadi di NTT, di Nduga, dan juga kekerasan terhadap perempuan. Itu yang menjadi isu sekarang di komisi kami,” ujar Sohibul.

Ia menambahkan bahwa Komisi XIII saat ini intens melakukan audiensi dengan berbagai pihak yang bergerak dalam bidang advokasi HAM, khususnya yang fokus pada hak perempuan dan anak.

“Kami banyak beraudiensi dengan para penggerak hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan dan anak,” tuturnya.

Menjelang masa reses, Sohibul menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan momentum tersebut untuk turun langsung ke daerah pemilihan dan menjalin komunikasi dengan konstituen. Baginya, reses bukan hanya ajang menyampaikan informasi politik nasional, tetapi juga wadah menyerap aspirasi masyarakat.

“Kita menyampaikan apa-apa yang terjadi dalam konteks perpolitikan nasional kepada masyarakat dan juga menyerap aspirasi mereka, apa kira-kira yang menjadi harapan dari mereka untuk diperjuangkan di DPR,” jelasnya.

Sohibul menegaskan bahwa dialog dengan konstituen adalah bagian penting dari kerja politik, sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat yang diwakili.