Ambon (27/05) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wilayah Maluku.
Dalam kunjungan ini, Saadiah disambut oleh Kepala Balai beserta jajaran, termasuk Kepala Seksi, pegawai, dan staf BPDAS.
Pertemuan berlangsung penuh semangat, membahas tantangan dan peluang penguatan program penghijauan dan rehabilitasi hutan di daerah kepulauan Maluku.
Politisi PKS ini menyampaikan bahwa keberhasilan program BPDAS harus melibatkan rakyat sebagai mitra utama.
Menurutnya, pola kemitraan tidak hanya memperluas cakupan program tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
“Kalau rakyat dilibatkan, bukan sekadar penerima manfaat, tetapi sebagai mitra aktif, saya yakin hasilnya akan lebih maksimal,” ujar Saadiah.
Dalam pertemuan itu, Kepala Balai mengungkapkan sejumlah kendala yang dihadapi BPDAS, terutama terkait minimnya anggaran perjalanan dinas untuk pengiriman bibit dan pengawasan lapangan.
“Kami sering kesulitan mengantar bibit ke lokasi-lokasi yang jauh, apalagi Maluku ini kepulauan. Anggaran yang kami terima sudah termasuk pajak dan ongkos kirim, sehingga sangat terbatas,” jelas Kepala Balai.
Ia berharap agar Saadiah sebagai wakil rakyat bisa membantu menyuarakan kebutuhan mereka di tingkat pusat.
Menanggapi hal itu, Saadiah memberikan apresiasi dan langsung mengusulkan agar ke depan BPDAS dapat memprioritaskan bibit-bibit produktif, seperti cengkeh hutan, cengkeh sangsibar, pala saleman, serta durian musang king.
Tak hanya itu, ia juga mendorong pemanfaatan bibit tanaman okulasi seperti mangga, alpukat aligator, rambutan, dan sukun yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.
Selain mendorong diversifikasi bibit, Saadiah juga mengusulkan agar ke depan ada kolaborasi lebih erat antara BPDAS dan masyarakat dalam program penanaman.
“Kita bisa pikirkan skema penanaman bersama, supaya tidak hanya sekadar tanam, tetapi juga memastikan keberlanjutannya. Ini akan jadi bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah dan rakyat,” tegasnya.
Kunjungan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat komunikasi antara legislatif dan pelaksana teknis di lapangan.
“Saya akan berupaya maksimal membawa aspirasi ini ke Komisi IV DPR RI agar program penghijauan di Maluku tidak hanya jalan di tempat, tetapi bisa bertransformasi menjadi penggerak ekonomi rakyat berbasis kelestarian lingkungan,” tutup Saadiah Uluputty.