Jakarta (27/05) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Komisi VII Dapil Maluku Utara, Izzuddin Al-Qassam Kasuba mendukung penuh langkah Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memblokir platform akomodasi ilegal asing.

Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengabaikan nasib pekerja dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada platform digital.

“Pemblokiran platform ilegal penting untuk melindungi hotel dan penginapan lokal. Tapi, kita juga harus pastikan tidak ada masyarakat, seperti pemilik homestay atau pekerja paruh waktu, yang tiba-tiba kehilangan penghasilan. Pemerintah perlu siapkan skema transisi,” ujar Al-Qassam Kasuba.

Ia mendorong Kemenpar memperkuat sosialisasi kepada pelaku usaha mikro agar beralih ke platform legal yang mematuhi regulasi.

“Berikan insentif bagi UMKM pariwisata yang taat aturan, seperti pelatihan manajemen digital atau keringanan pajak. Jangan sampai mereka tersingkir karena ketatnya pengawasan,” tambahnya.

Politisi PKS ini juga menekankan pentingnya dialog dengan platform asing yang legal.

“Kolaborasi, bukan konfrontasi, kuncinya. Platform global bisa jadi mitra selama mereka menghormati kedaulatan hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif,” tegasnya.