Jakarta (27/05) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan menyampaikan keprihatinan mendalam atas peretasan situs resmi PeduliLindungi menjadi situs judi online.
Insiden ini menunjukkan adanya celah serius dalam tata kelola keamanan siber nasional, khususnya dalam perlindungan terhadap sistem digital milik negara yang menyimpan data-data pribadi warga negara Indonesia.
“Peretasan ini tidak bisa dianggap remeh. Situs PeduliLindungi merupakan platform resmi pemerintah yang menyimpan data jutaan Warga Negara Indonesia selama masa pandemi Covid-19. Jika domain dan infrastruktur digitalnya bisa diambil alih, bagaimana keamanan data masyarakat dijaga selama ini?” tegas Kang Aher dalam pernyataan tertulisnya.
Lebih jauh, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 ini menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan segera memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pihak pengelola PeduliLindungi, untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban.
“Negara harus hadir melindungi data warga negaranya. Oleh karena itu, kami di Komisi I akan menindaklanjuti secara serius dan meminta audit menyeluruh terhadap pengelolaan domain dan keamanan sistem digital pemerintah. Tidak boleh ada saling lempar tanggung jawab dalam hal ini,” jelas Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.
Terakhir, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menjelaskan bahwa Komisi I DPR RI segara meminta penjelasan rinci tentang nasib data pribadi jutaan warga yang sempat didaftarkan di sistem PeduliLindungi.
Oleh karena itu, sebagai langkah ke depan, Komisi I DPR RI mendesak adanya reformasi total dalam tata kelola keamanan siber nasional, termasuk penertiban pengelolaan domain milik pemerintah dan perlindungan data pribadi.
“Kami minta jaminan bahwa data tersebut tidak bocor, tidak diperjualbelikan, dan tidak digunakan untuk kejahatan digital. Jika terjadi kebocoran, maka pemerintah wajib memberi tahu masyarakat dan mengambil tindakan perlindungan lanjutan. Kita butuh sistem yang lebih andal, profesional, dan tidak rentan diretas. Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi menyangkut kedaulatan digital negara,” demikian tutup Kang Aher.