Jakarta (27/05) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan sikap tegasnya dalam menolak usulan legalisasi kasino yang mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan.

Dalam sesi PKS Legislative Report di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (27/05), Hendry menyebut bahwa legalisasi kasino bukan hanya tidak relevan, tapi juga membahayakan tatanan sosial masyarakat.

“Kita berupaya untuk menyampaikan dalam berbagai kesempatan kepada kawan-kawan yang saat ini ada di Panja untuk mengawal agar jangan sampai apa yang terjadi di beberapa negara tentang legalisasi kasino ini tidak terjadi di Indonesia,” tegasnya.

Menurut Hendry, berbagai data dari negara-negara yang telah melegalkan kasino menunjukkan dampak negatif yang signifikan, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun moral.

Selain isu kasino, Hendry juga menyoroti viral nya kasus ayam goreng legendaris di Solo yang diketahui menggunakan minyak babi tanpa penandaan non-halal secara transparan.

Hal ini, katanya, menjadi pelajaran penting bahwa perlindungan konsumen dan kejelasan label halal harus diperkuat, terutama di sektor kuliner dan UMKM.

“Ayam goreng itu sangat dikenal sejak tahun 70-an. Tapi ternyata digoreng dengan minyak babi. Ini menjadi viral karena tidak ditandai sejak awal. Ini harus menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan konsumen dan juga sertifikasi halal,” ungkap Hendry.

Ia menambahkan bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kehalalan produknya secara jujur dan terbuka kepada masyarakat.

“Kita ingin menyuarakan agar ada kepastian hukum. Produk yang kita makan harus dipastikan halal. Dan pelaku usaha juga harus transparan soal itu,” tandasnya.

Hendry menekankan, Komisi VII DPR RI akan terus mengawal pembahasan RUU Kepariwisataan agar tetap berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa dan tidak menimbulkan kegaduhan sosial baru.