Jakarta (27/05) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Alifudin menyampaikan keprihatinannya atas polemik yang berkembang antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) serta kolegium profesi kesehatan terkait proses mutasi dan pemberhentian sejumlah dokter spesialis.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut stabilitas layanan kesehatan dan nasib para tenaga medis yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

“Masalah ini harus disikapi dengan arif dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan administratif. Pemerintah, dalam hal ini Kemenkes, harus lebih terbuka berdialog dengan organisasi profesi dan kolegium agar keputusan yang diambil tidak mencederai profesionalisme dan integritas dunia medis,” ujar Alifudin pasca rapat bersama Kemenkes RI, Senin (26/05/2025).

Alifudin menegaskan bahwa organisasi profesi seperti IDAI memiliki peran penting dalam menjaga standar kompetensi dan etik para dokter.

“Jika terdapat kebijakan mutasi atau pemberhentian yang tidak disepakati secara transparan dan partisipatif, maka hal ini berisiko menciptakan ketidakpercayaan dan ketegangan yang merugikan pelayanan kesehatan secara keseluruhan,” ujar Alifudin.

“Komisi IX DPR RI akan meminta penjelasan resmi dari Kemenkes dan juga membuka ruang dialog dengan IDAI serta kolegium terkait. Tujuannya adalah mencari titik temu dan solusi terbaik yang konstruktif, bukan saling menyalahkan,” kata legislator asal Kalimantan Barat 1 tersebut.

Alifudin juga mengingatkan bahwa dalam menyelesaikan konflik ini, semua pihak harus kembali pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan profesionalisme.

Ia menilai bahwa pembinaan dan penataan tenaga kesehatan penting, namun harus dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, bukan konfrontatif.

“Tenaga medis kita sudah berkorban luar biasa selama pandemi dan masih terus berjuang di tengah tantangan sistem kesehatan nasional. Maka sudah sepatutnya semua kebijakan yang menyangkut mereka dibuat dengan semangat perlindungan dan pemberdayaan, bukan justru melemahkan peran mereka,” tutupnya.