Makassar (25/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Meity Rahmatia menyoroti pengelolaan Lapas di berbagai daerah.
Menurut Meity, pengelolaan Lapas belum banyak mengalami perubahan signifikan selama 2025.

“Setiap kali rapat kita hanya berputar-putar di masalah yang sama. Saya mendukung Panja dalam mengatasi masalah Lapas ini. Tapi nantinya harus melahirkan keputusan yang kongkrit,” jelasnya dalam rapat dengar pendapat bersama Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, Kamis (22/05/2025).

Politisi asal Sulsel itu selanjutnya meminta Dirjen Lapas dan Kepala Lapas membenahi sejumlah masalah.

“Diantaranya over kapasitas, minimnya tenaga pembina kerohanian, klinik dan tenaga medis di Lapas,” ujar Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini.

Meity mengungkap contoh kondisi Lapas Narkotika dan Lapas Perempuan di Kabupaten Gowa, Sulsel.

“Saya bertanya ke Pak Dirjen, dalam mengurangi over kapasitas itu di wilayah timur seperti apa? Karena saya dari timur ya. Saya dengar akan dibuka Lapas terbuka bagi napi yang mendapat amnesti. Sulsel itu sudah ada lahan, seperti apa rencana pemanfaatan lahan itu?” terangnya.

Meity juga menekankan perlunya pengawasan yang terbuka bagi perempuan dan anak di Lapas.

” Mereka rawan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia,” tambahnya.