Buleleng (22/05) — Anggota DPR RI Muh Haris memimpin langsung rombongan kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ke Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Kamis (22/5).
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung permasalahan mendasar dalam tata kelola pendidikan dasar dan menengah di daerah tersebut, khususnya terkait rendahnya kemampuan literasi siswa.
Dalam kunjungan kerja yang berlangsung, BAM DPR RI melakukan audiensi dengan Gubernur Bali yang di wakili Sekertaris Daerah Balu, Bupati Buleleng, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten, serta jajaran Dinas Pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya.
Kegiatan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendalami berbagai isu strategis terkait kualitas dan pemerataan pendidikan, terutama pada jenjang dasar dan menengah.
Muh Haris menegaskan bahwa perhatian serius harus diberikan pada laporan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng yang mencatat sebanyak 375 siswa SMP mengalami kesulitan membaca.
“Ini bukan sekadar data statistik, tetapi menjadi indikator adanya persoalan struktural dalam sistem pendidikan kita. BAM hadir untuk mendengarkan langsung keluhan dan masukan dari lapangan agar bisa dirumuskan solusi yang tepat,” ujarnya.
Adapun permasalahan yang menjadi sorotan dalam audiensi ini antara lain kebijakan kenaikan kelas otomatis, kurangnya deteksi dini gangguan belajar seperti disleksia, kualitas pembelajaran di kelas awal, peran orang tua, serta sistem akreditasi yang belum mendorong mutu literasi secara menyeluruh.
Kunjungan ini juga menggali bagaimana kearifan lokal dan budaya Bali dapat berperan dalam memperkuat sistem pendidikan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan zaman.
Hasil dari kunjungan ini akan menjadi bahan strategis bagi BAM DPR RI dalam menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola pendidikan dasar dan menengah, yang selanjutnya akan dibawa ke forum-forum pembahasan di DPR RI.
“Kami berharap hasil dari kunjungan ini bisa menjadi pijakan kuat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, berkualitas, dan merata, tidak hanya di Bali tapi juga di seluruh Indonesia,” tutup Muh Haris.