Tokyo (22/05) — Delegasi Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan strategis dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), Kamis (22/5), di Tokyo.
Pertemuan ini dipimpin oleh Mr. Hagiwara selaku Deputy Assistant Minister MAFF dan menjadi bagian penting dari rangkaian kunjungan kerja luar negeri Komisi IV ke Jepang dalam rangka fungsi pengawasan.
Dalam diskusi tersebut, Anggota delegasi membahas berbagai isu strategis di sektor pangan dan sumber daya alam.
Salah satu Anggota delegasi dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti empat hal penting yang menjadi perhatian dalam kunjungan ini.
Pertama, kata Johan, perubahan Fokus Kebijakan Pangan Jepang. Jepang menunjukkan pergeseran kebijakan dari sekadar menjaga stabilitas pasokan pangan ke arah penguatan ketahanan pangan (food security) dan pembangunan sistem pangan yang ramah lingkungan.
“Kedua, yakni Perluasan Peran Negara dalam Sistem Pangan dan Kehutanan. Diskusi mencerminkan peran aktif negara Jepang dalam mengintervensi pasar pangan melalui kebijakan, insentif, serta perlindungan terhadap pelaku usaha pertanian kecil dan menengah,” ungkap Anggota DPR RI dari Dapil NTB ini
Ketiga, lanjut Johan, Keseimbangan antara Produksi dan Konservasi Biodiversitas Hutan. Johan Rosihan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi hasil hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Jepang dinilai berhasil mengintegrasikan pendekatan teknologi dan partisipatif dalam pengelolaan hutannya.
“Keempat, peluang kerja sama Melalui ASEAN–Japan MIDORI Cooperation Plan
Delegasi menyambut baik model kerja sama MIDORI yang ditawarkan Jepang, khususnya dalam pengembangan teknologi, riset terapan, dan pelatihan sumber daya manusia di sektor pertanian dan kehutanan berkelanjutan,” ujar Johan.
Indonesia, imbuh Johan, berharap kerja sama ini dapat disesuaikan dengan konteks tropis dan kebutuhan lokal.
“Kami melihat Jepang sebagai mitra strategis dalam pembangunan pertanian dan kehutanan yang adaptif terhadap krisis iklim dan tantangan ketahanan pangan global,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Johan menyampaikan harapan agar tukar informasi dengan MAFF Jepang ini dapat menambah bobot dalam proses pembahasan Revisi Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Kehutanan yang saat ini sedang berlangsung di Panitia Kerja Komisi IV DPR RI.
Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat diplomasi parlemen di sektor strategis, serta membuka ruang kolaborasi konkret yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.