Jakarta (21/05) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan dukungan terhadap upaya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam menjalin kerja sama strategis, termasuk dengan investor asing, guna memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa setiap langkah investasi harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan komitmen terhadap kemanusiaan.
“Kami mendukung langkah BPI Danantara untuk membuka ruang kerja sama investasi asing yang profesional, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Keterlibatan co-investor global memang penting untuk mendorong daya saing investasi nasional,” ujar Kholid, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Namun Juru Bicara DPP PKS ini menegaskan bahwa kerja sama investasi bukanlah sekadar urusan ekonomi atau kalkulasi keuntungan.
Menurutnya, pembangunan nasional harus berjalan selaras dengan nilai-nilai keadilan, integritas konstitusional, dan visi kemanusiaan yang diusung para pendiri bangsa.
“Investasi adalah instrumen pembangunan, bukan sekadar akumulasi profit. Karena itu, calon mitra strategis Danantara harus memiliki visi dan rekam jejak yang sejalan dengan misi kemanusiaan dan arah kebijakan luar negeri Indonesia,” tegasnya.
Terkait rencana kerja sama dengan BlackRock, salah satu perusahaan manajemen aset terbesar dunia asal Amerika Serikat, Kholid meminta BPI Danantara melakukan evaluasi menyeluruh atas latar belakang dan portofolio investasinya.
“Penting bagi Danantara untuk menelusuri secara objektif apakah BlackRock memiliki keterlibatan dalam pendanaan perusahaan yang berafiliasi dengan industri militer Israel yang terlibat dalam agresi militer di Gaza. Bila terbukti ada keterkaitan, maka rencana kerja sama tersebut harus dibatalkan,” ujarnya.
Kholid menyoroti perubahan lanskap geopolitik global, di mana sejumlah negara Barat yang selama ini dekat dengan Israel kini mulai bersikap kritis dan mengevaluasi relasi ekonomi dengan entitas yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina.
“Tren global telah bergeser. Negara-negara Eropa kini tidak lagi diam. Mereka mulai mengambil sikap moral terhadap agresi militer di Gaza. Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, harus menjadi pelopor dalam perjuangan tegaknya keadilan global,” tegasnya.
Legislator asal daerah pemilihan Kota Depok dan Kota Bekasi itu juga menegaskan pentingnya konsistensi antara arah kebijakan luar negeri Indonesia dengan kebijakan investasi nasional, terutama dalam konteks dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap kemerdekaan Palestina.
“Presiden Prabowo telah bersuara tegas membela hak-hak rakyat Palestina dan mengecam Genosida yang dilakukan oleh zionis Israel di Gaza. Maka akan menjadi kontradiktif bila di saat yang sama, ada entitas lembaga investasi negara seperti Danantara yang berencana menjalin kerja sama dengan pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan industri militer Israel,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Kholid menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal arah kebijakan BPI Danantara agar tetap sejalan dengan konstitusi, nilai kemanusiaan, dan kepentingan nasional jangka panjang.
“PKS ingin memastikan bahwa setiap rupiah investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan rasa kemanusiaan,” pungkas Kholid.