Jakarta (22/05) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid, menyambut positif langkah Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur 20–21 Mei 2025.
Ia menilai kebijakan ini sebagai respons tepat atas kebutuhan mendesak untuk mendorong ekspansi kredit perbankan dan memperkuat permintaan agregat (aggregate demand) di tengah tekanan perlambatan ekonomi nasional.
“Penurunan suku bunga adalah instrumen moneter yang bertujuan mempercepat transmisi ke sektor riil. Dengan BI Rate di level 5,50%, biaya dana atau cost of funds (CoF) bank turun. Ini membuka ruang untuk pertumbuhan kredit produktif, terutama bagi UMKM dan sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja,” ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Rabu (21/05/2025).
Tingkat suku bunga adalah salah satu kunci penggerak permintaan agregat. Penurunannya akan mengurangi cost of borrowing, sehingga meningkatkan insentif untuk konsumsi dan investasi. Namun efektivitas transmisi kebijakan ini sangat bergantung pada kondisi likuiditas sistem keuangan.
Karena itu, Kholid mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang secara simultan melonggarkan kebijakan makroprudensial sebagai pelengkap penurunan suku bunga.
“BI tidak hanya menurunkan suku bunga, tapi juga menurunkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dari 5% menjadi 4%, serta menaikkan batas Rasio Pinjaman Luar Negeri (RPLN) dari 30% menjadi 35%. Ini penting untuk memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, agar kredit tidak hanya tumbuh secara nominal tetapi juga berkualitas,” tambah Kholid, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut.
Data terbaru BI menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit per April 2025 mencapai 8,88% (yoy), sedangkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) hanya 4,55% (yoy). Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi di kisaran 88% mengindikasikan ketatnya likuiditas, yang berpotensi membatasi ruang ekspansi kredit. Dalam konteks inilah, pelonggaran PLM menjadi langkah penting untuk mendorong kelonggaran struktural di sektor keuangan.
Namun demikian, Kholid menegaskan bahwa kebijakan moneter dan makroprudensial saja tidak cukup untuk mendorong pemulihan ekonomi secara menyeluruh. Perlu ada sinergi dengan kebijakan fiskal yang lebih agresif dan terarah.
“Suku bunga adalah stimulus sisi permintaan, tapi belanja negara harus mengisi ruang fiskal untuk menggerakkan konsumsi dan investasi publik. Pemerintah perlu memastikan APBN berjalan optimal dan insentif fiskal diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan perlindungan sosial produktif,” jelas Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok-Kota Bekasi) tersebut.
Kholid menekankan bahwa bauran kebijakan yang selaras antara otoritas moneter dan fiskal adalah prasyarat untuk memastikan pemulihan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
“Kami di Komisi XI DPR RI akan terus mengawal arah dan konsistensi bauran kebijakan ini, agar kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial, melainkan terpadu dan berdampak nyata bagi masyarakat luas—khususnya pelaku UMKM, pekerja informal, dan sektor produktif domestik,” pungkasnya.