Jakarta (23/05) — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat mengapresiasi kesigapan Badan Narkotika Nasional dalam membongkar kasus peredaran sabu seberat kurang lebih 25 Kg di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (20/05/2025).
“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil oleh BNN dalam mengungkap kasus ini. Hasil ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan upaya serius dalam memerangi kejahatan narkoba, Ini merupakan langkah penting dalam memutus mata rantai kejahatan terorganisir dan mengurangi dampak ekonomi dari perdagangan narkoba,” ujar Surahman
Lebih lanjut surahman menyampaikan pentingnya untuk selalu berkolaborasi antar lembaga serta pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan narkoba.
“Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas lembaga, termasuk Polri, BNN, Kejaksaan Agung, PPATK, OJK, dan Kementerian terkait. hal ini mencerminkan komitmen kuat institusi dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Penyelamatan jutaan jiwa dari penyalahgunaan narkoba adalah langkah besar dalam menjaga masa depan bangsa,” tegas Surahman
Legislator FPKS ini juga menyampaikan pentingnya edukasi yang intensif terkait bahaya narkoba dan pencucian hasil kejahatan narkoba kepada masyarakat terutama kepada generasi muda.
“Selain penindakan tegas, penting juga untuk memperluas akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba serta melakukan langkah preventif salah satunya adalah perlu ditingkatannya sosialisasi tentang bahaya narkoba dan pencucian uang terutama di kalangan generasi muda. kegiatan ini harus diintensifkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini,” tambah Surahman
Terakhir Surahman menegaskan dukungannya pada upaya pemutusan jaringan narkoba serta menyampaikan pentingnya memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan narkoba terutama yang terlibat dalam pencucian uang.
“Saya menyarankan agar DPR memperkuat regulasi terkait pencucian uang dan kejahatan narkoba dan juga mempertimbangkan revisi Undang-Undang Narkotika untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan narkoba, terutama yang terlibat dalam pencucian uang. Perlu juga meningkatkan koordinasi antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan narkoba dan pencucian uang dilakukan secara terintegrasi dan efektif,” tutup Surahman