Jakarta (22/05) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS dari Dapil Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyampaikan keprihatinannya terhadap polemik tarif ojek online yang dinilai merugikan banyak pihak, terutama pelaku UMKM dan mitra pengemudi transportasi daring.

Ia menilai kondisi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi sektor informal yang sangat bergantung pada layanan logistik berbasis aplikasi.

“Kita harus hadir untuk melindungi pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai distribusi nasional. Ketergantungan mereka terhadap layanan transportasi online tidak bisa diabaikan, apalagi jika biaya dan tarifnya terus berpolemik,” ujar Alqassam Kasuba.

Alqassam menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, yang mengusulkan pembentukan wadah kolektif bagi mitra pengemudi sebagai sarana penguatan ekonomi kerakyatan.

Gagasan tersebut, menurutnya, sejalan dengan visi pemberdayaan UMKM dalam ekosistem digital yang lebih berkeadilan.

“Negara harus hadir. Sudah saatnya ada intervensi yang mengatur potongan komisi secara wajar dan perlindungan terhadap mitra pengemudi serta UMKM sebagai mitra ekosistem. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya dialog antara aplikator dan para mitra yang selama ini merasa kurang didengar aspirasinya. Alqassam berharap solusi terbaik dapat segera ditemukan melalui mediasi yang adil dan berpihak pada kepentingan publik.

“Pemerintah harus segera menjadi jembatan antara aplikator dan mitra agar tidak terjadi dominasi sepihak yang merugikan pelaku usaha kecil,” tutup Alqassam.