Jakarta (21/05) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, memberikan apresiasi atas pidato Menteri Keuangan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, khususnya atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional.

“Pemerintah menunjukkan keseriusan melalui berbagai langkah seperti transformasi subsidi dan tata kelola pertanian, perluasan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, penguatan rantai pasok dan peran Bulog, serta pengembangan koperasi desa merah putih (KDMP). Termasuk juga peran Danantara dalam mendukung investasi di sektor pangan. Ini adalah langkah penting dan patut diapresiasi,” ujar Slamet.

Namun demikian, Slamet menekankan bahwa arah kebijakan pangan ke depan tidak boleh berhenti pada pencapaian ketahanan pangan semata, tetapi harus bertransformasi menuju kedaulatan pangan.

“Ketahanan pangan seringkali hanya berfokus pada ketersediaan pangan yang cukup dan aman, yang bahkan dapat dicapai melalui impor. Sebaliknya, kedaulatan pangan menempatkan hak negara dan rakyat untuk menentukan sendiri sistem pangan yang sesuai dengan potensi lokal, budaya, dan kepentingan nasional,” jelasnya.

Menurut Slamet, paradigma kedaulatan pangan menuntut keberpihakan nyata pada petani, peternak, dan nelayan—bukan sekadar sebagai penyedia pangan, tapi sebagai subjek utama dalam sistem pangan nasional.

“Mereka harus dilibatkan dalam perumusan kebijakan, serta mendapatkan perlindungan harga, akses terhadap lahan, teknologi, dan pasar yang adil,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam forum-forum internasional seperti FAO dan Via Campesina, kedaulatan pangan telah ditegaskan sebagai prasyarat bagi ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Ketahanan pangan adalah kondisi, tetapi kedaulatan pangan adalah prinsip dan arah kebijakan. Inilah fondasi yang akan menjamin kemandirian dan keadilan ekonomi bangsa,” tambahnya.

Lebih jauh, Slamet menyoroti pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan budaya pangan lokal. Penguatan benih lokal, praktik pertanian berkelanjutan, serta pelestarian pangan berbasis kearifan lokal harus menjadi bagian dari kerangka kebijakan nasional.

Terakhir ketua kelompok komisi IV DPR RI Fraksi PKS ini juga menegaskan bahwa kedaulatan bangsa sangat erat kaitannya dengan kedaulatan pangan.

“Kedaulatan pangan tidak mungkin tercapai ketika kesejahteraan petani tidak terjamin. Ketika petani telah sejahtera, maka secara otomatis angka kemiskinan di Indonesia akan turun drastis. Karena itu, arah kebijakan ekonomi sudah seharusnya berpihak pada penguatan sektor ini,” pungkasnya.