Jakarta (20/05) — Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menanggapi secara kritis namun konstruktif presentasi Pemerintah terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini.
Saadiah menyambut baik tema besar yang diangkat, yakni Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi, namun mengingatkan bahwa narasi tersebut hanya akan bermakna apabila diikuti dengan langkah nyata dan berkeadilan, khususnya untuk wilayah-wilayah kepulauan dan tertinggal seperti Maluku.
Legislator Indonesia Timur ini menerangkan, bahwa paparan Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2–5,8% dan inflasi pada rentang 1,5–3,5%.
Nilai tukar diasumsikan berada di kisaran Rp16.500–16.900 per USD, sementara lifting minyak dan gas masing-masing ditargetkan 600–605 ribu barel dan 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Saadiah menyoroti bahwa semua target tersebut memerlukan dukungan kuat terhadap sektor primer, terutama pertanian, perikanan, dan energi terbarukan yang selama ini belum mendapatkan alokasi fiskal yang proporsional.
“Kalau pemerintah sungguh-sungguh ingin wujudkan kedaulatan pangan, maka belanja untuk sarana dan prasarana produksi di daerah kepulauan harus ditingkatkan. Sentra-sentra produksi perikanan dan pertanian tidak boleh dibiarkan stagnan karena minimnya konektivitas logistik dan pendampingan,” tegas Saadiah.
Salah satu Kartini PKS ini juga menyoroti bahwa target penurunan kemiskinan menjadi 6,5–7,5% dan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% di tahun 2026 hanya bisa dicapai bila intervensi fiskal diarahkan pada penguatan UMKM, koperasi, dan sektor informal.
Dalam konteks Maluku, Saadiah menuntut kebijakan afirmatif yang tidak semata mengandalkan mekanisme pasar, tetapi berbasis pemerataan akses dan penguatan kapasitas lokal.
Terkait energi, Saadiah yg juga anggota Banggar DPR ini menyoroti pentingnya diversifikasi energi untuk menjamin ketahanan dan kedaulatan di daerah kepulauan.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro harus dipercepat di Maluku dan wilayah timur Indonesia yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan PLN.
“Kita tidak bisa bicara kedaulatan energi kalau warga di desa-desa pesisir masih hidup dalam kegelapan. APBN 2026 harus menjadi instrumen keberpihakan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Saadiah juga menggarisbawahi bahwa arah kebijakan fiskal 2026 perlu lebih berani dalam memperjuangkan redistribusi sumber daya nasional agar nilai tambah hasil bumi dan laut dinikmati masyarakat daerah.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi sebagaimana mandat sila kelima Pancasila — keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — hanya akan bermakna jika pusat dan daerah bergerak sinergis dalam kebijakan dan penganggaran.
Menutup pernyataannya, Saadiah Uluputty menyampaikan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional yang juga dilangsungkan rapat paripurna DPR harus dihidupkan dalam bentuk keberanian negara untuk memperjuangkan kedaulatan ekonomi rakyat.
“Kita tidak sedang kejar pertumbuhan semata. Kita ingin kemandirian yang berkeadilan, energi yang menjangkau desa, dan pangan yang tersedia untuk semua. Itulah wujud nyata kedaulatan,” pungkas Saadiah Uluputty.