Jakarta (18/05) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, menghadiri agenda audiensi bersama perwakilan Hiswana Migas yang digelar oleh Fraksi PKS Komisi XII DPR RI, Jumat (16/05/2025).

Pertemuan tersebut membahas berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha sektor hilir migas, khususnya pengelola SPBU yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI, Hiswana Migas menyampaikan bahwa mayoritas SPBU saat ini menjual hingga 80% produk BBM bersubsidi seperti Biosolar (JBT) dan Pertalite (JBKP). Namun, margin dari penjualan dua produk ini dinilai tidak lagi sebanding dengan beban operasional yang terus meningkat.

Haji Jalal menegaskan bahwa penyesuaian margin memang tidak serta-merta dapat dilakukan karena harga BBM diatur oleh pemerintah. Namun, menurutnya, yang perlu segera dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya yang membentuk formula margin BBM subsidi, agar lebih mencerminkan realitas lapangan.

“Penyesuaian harga BBM tentu terikat regulasi. Tapi kita masih bisa dan harus meninjau kembali struktur biaya dalam formula margin. Komponen seperti biaya digitalisasi, perawatan fasilitas umum, hingga beban CSR dan retribusi daerah perlu dihitung secara lebih adil,” ujar Haji Jalal.

Politisi PKS dari Dapil Jawa Barat VII ini juga menyampaikan bahwa SPBU seharusnya tidak diperlakukan sama dengan bisnis komersial murni, mengingat mereka menjalankan fungsi sosial dan penugasan negara dalam mendistribusikan energi bersubsidi.

Lebih lanjut, Haji Jalal mengusulkan adanya mekanisme evaluasi margin BBM subsidi secara berkala, serta mendorong pemberian insentif fiskal dan kemudahan retribusi daerah bagi SPBU yang menjalankan fungsi penyalur utama BBM subsidi.

“Kami di Fraksi PKS akan mengawal aspirasi ini melalui jalur regulasi dan anggaran, baik di Komisi XI maupun koordinasi lintas komisi. Tujuannya agar pelaku usaha tetap mampu bertahan dan distribusi energi rakyat berjalan optimal,” pungkasnya.

Pertemuan ini dihadiri pula oleh perwakilan Direktorat Jenderal Migas, Patra Niaga, serta jajaran pengurus pusat dan daerah Hiswana Migas DIY.