Jakarta (16/05) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS Dapil Maluku Utara, Izzuddin Alqassam Kasuba, menyambut baik penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 yang mewajibkan pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD untuk memprioritaskan pembelian produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.
Menurutnya, kebijakan ini menjadi peluang strategis bagi pelaku industri di Maluku Utara untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Dorongan untuk Industri Lokal.
“Perpres ini adalah angin segar bagi industri lokal, termasuk di Maluku Utara. Dengan kewajiban belanja produk ber-TKDN, pelaku usaha di daerah memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar pengadaan pemerintah,” ujar Al-Qassam Kasuba.
Ia menambahkan bahwa sektor-sektor unggulan di Maluku Utara, seperti perikanan, pertanian, dan kerajinan, dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk agar memenuhi standar TKDN yang ditetapkan.
Pentingnya Sosialisasi dan Pendampingan
Namun, Alqassam Kasuba juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha di daerah terkait mekanisme perhitungan TKDN dan proses sertifikasi.
“Pemerintah perlu memberikan bimbingan teknis dan fasilitas pendukung agar UMKM dan industri kecil menengah (IKM) di Maluku Utara dapat memenuhi persyaratan TKDN dan bersaing di pasar pengadaan,” katanya.
Kolaborasi Antarlembaga
Lebih lanjut, legislator asal Maluku Utara itu mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk menciptakan ekosistem industri yang kondusif.
“Sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk memastikan implementasi Perpres ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan industri lokal,” ujarnya.
Komitmen Terhadap Kemandirian Ekonomi sebagai Wakil Rakyat dari Maluku Utara, Alqassam Kasuba menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kemandirian ekonomi daerah.
“Kami akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku industri di daerah,” pungkasnya.