Jakarta (14/05) — Kedaulatan pangan sebuah negara sangat penting, negara yang kuat pangannya maka negara itu kuat dalam berbagai bidang. Membangun pangan jangka panjang akan mengurangi ketergantungan kepada negara lain.

Indonesia sering impor beras dari Vietnam, Pakistan, India dan juga Thailand dengan anggaran sampai puluhan triliun. Ketergantungan pangan akan memperlemah kedaulatan nasional kita.

“Urusan Pangan adalah urusan wajib yang harus menjadi prioritas di APBN seperti pendidikan yang dapat alokasi 20% setiap tahun, pangan tang bergizi dan sehat akan menjadi kunci peningkatan kualitas SDM menuju 2045,” papar Riyono Caping Aleg FPKS

Negara maju mengurusi pangan dengan sangat serius, bahkan target mereka selalu ekspor. Negara kawasan ASEAN saja berlomba untuk ekspor, kita kenal Jeruk Thailand, Jambu Bangkok, Beras Vietnam, Malaysia Durian Hitam, bahkan ayam saja terkenal di Indonesia Ayam Bangkok.

Negara kawasan Eropa yang secara iklim jauh lebih lengkap Indonesia juga maju dalam pertanian mereka, lihat saja Belanda yang menjadi salah satu kiblat Pertanian Hidroponik. Ada juga Jepang yang maju dalam sektor pertanian dan perikanannya.

Negara – negara maju pertaniannya memberikan subsidi anggaran pertanian sangat besar. Anggaran untuk sektor pertanian di Malaysia mampu menyumbang sekitar 8,9% terhadap PDB Malaysia.

Dalam anggaran belanja negara 2021, Malaysia mengalokasikan dana RM1,7 miliar untuk subsidi petani dan nelayan, termasuk RM570 juta untuk harga padi dan RM960 juta untuk insentif budidaya padi. 

“Pertanian Indonesia mampu menyumbang 12.3% terhadap PDB di tahun 2023, setiap tahun kontribusinya meningkat. Sektor Pertanian merupakan sektor yang strategis untuk pengentasan kemiskinan nasional” tambah Riyono.

Perlu dikaji untuk mendukung kedaulatan pangan yang merupakan cita – cita Presiden Prabowo bisa berjalan sistemis serta jangka panjang untuk mengalokasikan dana besar dan bersifat wajib untik untuk membangun sektor pertanian dalam arti luas. Ada pertanian, peternakan, perikanan darat dan juga kehutanan.

“Anggaran pertanian saat ini tidak sampai 5% dalam APBN atau sekitar 50 T (pertanian, perikanan, kehutanan) baru 0,18% dari APBN. Anggaran ini perlu di tingkatkan demi mencapai Asta Cita Presiden,” tambah Riyono.

Menurut Riyono perlu adanya Mandatory spending APBN kepada sektor pertanian secara bertahap dalam 10 – 20 tahun ke depan. Agar ada kepastian dan jaminan akan kedaulatan pangan bagi rakyat yang berasal dari produksi dalam negeri.

“Rasanya sudah cukup pengalaman 1984 kita swasembada dan mampu, tahun 2026 ini kita juga harus berjuang mampu swasembada kembali. Mandatory spending APBN untuk Pangan layak untuk di perjuangkan” tutup Riyono.