Jakarta (14/05) — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen dan peran strategis Indonesia dalam Konferensi Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) yang sedang berlangsung di Jakarta.
Dalam sambutannya, Mardani menyebut pidato Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan Presiden RI, Prabowo Subianto, sebagai momen reflektif yang menguatkan kembali posisi Indonesia dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan institusi yang bersih dan terpercaya (strong institutions).
“Sambutan Mbak Puan sangat menekankan pentingnya peran Parlemen Indonesia dalam memajukan kerja sama antar parlemen negara OKI. Dan yang lebih luar biasa, Presiden Prabowo menghadirkan narasi sejarah para pemimpin besar umat Islam — Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, hingga Muhammad Al-Fatih — yang membuat para delegasi terkesima dan terinspirasi,” ujar Mardani dalam konferensi pers usai pembukaan Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa refleksi tersebut mempertegas tanggung jawab moral dan kepemimpinan negara-negara anggota OKI dalam menjaga dan menyayangi rakyat masing-masing. Mengusung tema ‘Good Governance and Strong Institutions’, Mardani menilai bahwa hanya melalui tata kelola pemerintahan yang baik—transparan, akuntabel, partisipatif—dan institusi yang kuat serta bebas korupsi, umat Islam di seluruh dunia dapat berdaya dan memberikan kontribusi nyata dalam membangun perdamaian global.
Dalam rangkaian kegiatan PUIC yang telah berlangsung sejak 12 Mei 2025, enam Komite Tetap (Standing Committee) telah membahas berbagai isu strategis, antara lain; Pemuda dan Perempuan, Palestina, Pembangunan Berkelanjutan, Minoritas Muslim, Urusan Politik, dan Urusan Kebudayaan.
Setiap komite akan menghasilkan satu resolusi, yang akan disatukan dalam ‘Deklarasi Jakarta’ sebagai hasil akhir konferensi.
Selain itu, terdapat satu rekomendasi utama yang akan menjadi fondasi bersama: ‘penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat di negara-negara anggota OKI.’
“Deklarasi ini akan mencakup komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang anti-korupsi dan institusi yang dipercaya rakyat, serta dukungan terhadap isu-isu penting seperti kemerdekaan Palestina, afirmasi terhadap perempuan dan pemuda, perlindungan minoritas Muslim, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta budaya yang menjunjung tinggi nilai peradaban,” tambah Mardani.
Mardani berharap Deklarasi Jakarta menjadi panduan moral dan strategis bagi parlemen-parlemen OKI dalam membangun kerja sama yang lebih kokoh, adil, dan berorientasi pada kemajuan bersama. PUIC 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah negara-negara Islam dalam membangun masa depan yang adil, damai, dan bermartabat melalui diplomasi parlementer.