Jakarta (12/05) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hamid Noor Yasin, menanggapi serius insiden kaburnya tiga narapidana yang diduga terafiliasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Lapas Kelas IIB Nabire, Papua Tengah.

Menurut Hamid, peristiwa ini mencerminkan lemahnya sistem keamanan lembaga pemasyarakatan di daerah rawan konflik.

Fakta bahwa CCTV dalam kondisi tidak berfungsi dan jumlah petugas sangat minim menjadi catatan serius bagi pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Ini bukan soal insiden biasa, tapi soal kerentanan keamanan nasional. Kita berbicara tentang napi berisiko tinggi yang bisa saja bergabung kembali dengan kelompok bersenjata. Maka, sistem pengamanan seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi,” tegas Hamid dalam pernyataannya di Jakarta.

Hamid menekankan bahwa kaburnya napi KKB berdampak langsung pada stabilitas masyarakat, khususnya di wilayah Papua.

Hamid juga menyayangkan terjadinya penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan olah TKP di dalam lapas, yang diduga dipicu oleh teriakan provokatif dari dalam blok tahanan.

“Ini menunjukkan bahwa kontrol internal lapas sudah sangat lemah. Tidak hanya napi bisa kabur, tapi juga mampu memprovokasi kerusuhan terhadap aparat negara.

“Oleh karena itu, isu ini harus mendapatkan serius dari berbagai pihak, baik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun pihak kepolisian,” tambah Hamid yang merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV (Kabupaten Karangayar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri).

Oleh karena itu, HNY, sebutan akrab Hamid Noor Yasin, mendesak dilakukannya audit total terhadap seluruh Lapas di wilayah Papua dan Papua Tengah, khususnya yang menampung napi teroris atau pseparatis. Selain itu, ia mengusulkan Peningkatan pengawasan terhadap infrastruktur keamanan seperti CCTV dan sistem penguncian. Hamid juga menambahkan perlunya rekrutmen dan pelatihan intensif bagi petugas pemasyarakatan, serta distribusi personel secara proporsional sesuai tingkat risiko tahanan.

“Negara harus hadir dengan ketegasan dan kecermatan. Kita tidak boleh abai terhadap risiko keamanan nasional hanya karena alasan keterbatasan sumber daya. Jika perlu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus ditingkatkan,” tutup Hamid.