Jakarta (08/05) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan lima anggota Parlemen Prefektur Mie, Jepang, dalam pertemuan yang membahas peluang kerja sama strategis Indonesia–Jepang di sektor ketenagakerjaan di komplek DPR RI, Senayan, Selasa, (07/05/2025).
Jepang yang sedang menghadapi krisis tenaga kerja usia muda, membuka pintu lebih luas bagi tenaga kerja asing—termasuk dari Indonesia.
“Jepang membutuhkan 820 ribu tenaga kerja hingga 2025, dan ini peluang besar bagi Indonesia,” kata Yadi Suryadi, Ketua Asosiasi Penyelenggara Pelatihan dan Penempatan Indonesia (APPI).
Ia menambahkan, skema penempatan ke Jepang masih menghadapi tantangan, dari kuota ujian yang minim hingga praktik nakal oknum broker yang mematok harga tinggi.
Ketua DPR Mie, Inagaki Akiyoshi, menyebutkan bahwa Jepang sudah menjalin kerja sama dengan Indonesia melalui MoU dengan Kementerian Kesehatan pada Juli 2024.
“Indonesia punya populasi 280 juta jiwa dengan usia rata-rata 30 tahun, jauh lebih muda dibanding Jepang. Kami sangat berharap Indonesia bisa membantu mengisi kebutuhan tenaga kerja kami,” ujar Inagaki.
Ketua BKSAP DPR RI yang memimpin pertemuan, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa DPR RI siap menjadi jembatan strategis agar peluang kerja anak muda ke Jepang bisa dimanfaatkan maksimal.
“Kami akan undang APPI untuk rapat lanjutan dan segera berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait (untuk mewijudkan ini),” katanya.
Dari pihak Jepang, lima anggota parlemen yang hadir adalah Inagaki Akiyoshi, Tsuda Kenji, Numuro Yasuo, Ito Masayoshi, dan Igehara Hiroki. Mereka menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dan antardaerah.
“Saya tinggal di kota Shin Akabri dekat Osaka, dan walikotanya sangat berharap ada tenaga kerja Indonesia yang datang ke sana,” ucap Igehara Hiroki.
Sementara Ito Masayoshi hadir dengan mengenakan batik sebagai simbol kedekatan budaya.
“Saya harap banyak anak muda Indonesia bisa bekerja di tempat saya. Kami bahkan punya fasilitas ski di sana,” ujarnya sambil tersenyum.
Pertemuan ini menjadi awal yang menjanjikan dari diplomasi tenaga kerja antar-parlemen yang bukan hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga memperkuat hubungan antarbangsa melalui manusia.