Jakarta (09/05) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Idrus Salim Al-Jufri menanggapi perkembangan terbaru terkait eskalasi konflik antara India dan Pakistan yang memasuki fase berbahaya dengan penggunaan serangan drone.
Anggota Komisi I DPR RI ini menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan seruan mendesak kepada semua pihak terkait.
“Kami menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas perkembangan terbaru konflik India-Pakistan, khususnya setelah laporan serangan drone India yang menewaskan warga sipil di Miano, Sindh dan melukai empat tentara di dekat Lahore. Ini merupakan eskalasi yang sangat berbahaya dan tidak dapat dibiarkan,” tegas Habib Idrus.
Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan bahwa serangan terhadap kawasan sipil dan tempat ibadah merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional.
“Kami mengecam segala bentuk serangan yang mengancam nyawa warga sipil tak bersalah. Laporan bahwa 12 drone berhasil ditembak jatuh oleh pihak Pakistan menunjukkan betapa berbahayanya situasi ini bagi stabilitas regional,” terang Habib Idrus.
Mengutip data terbaru, Habib Idrus menyoroti ancaman langsung terhadap Warga Negara Indonesia.
“Kami menerima laporan bahwa serangan terjadi di tujuh kota besar Pakistan termasuk Lahore, Gujranwala, Rawalpindi, dan Karachi, kota-kota yang diketahui menjadi tempat tinggal puluhan WNI. Ini situasi yang sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.
Legislator asal Banten ini mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konkret.
“Kami meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera mengaktifkan protokol darurat perlindungan WNI. Pendataan WNI di kota-kota terdampak harus dilakukan secepatnya, disertai penyiapan safe house di KBRI Islamabad dan KJRI Karachi sebagai tempat perlindungan sementara,” jelasnya.
Di tingkat diplomasi, Habib Idrus menyarankan langkah-langkah strategis.
“Indonesia harus memanfaatkan segala jalur diplomasi yang ada. Kami mendorong agar pemerintah segera menggelar konsultasi tripartit dengan India dan Pakistan, sekaligus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat.
Jalur OKI juga harus dioptimalkan untuk mendorong gencatan senjata segera,” ujar Habib Idrus.
Habib Idrus mengharapkan laporan lengkap kaitan dengan evakuasi dan perlindungan WNI segera diberikan oleh Kemenlu.