Jakarta (08/05) — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap meningkatnya konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi pada hari ini.
Serangan militer India yang dikenal dengan nama ‘Operasi Sindoor’, yang mendapatkan respons tegas dari Pakistan, telah menciptakan ketegangan bersenjata di kawasan Asia Selatan, termasuk laporan mengenai jatuhnya pesawat tempur India dan korban jiwa di kedua negara.
Kejadian ini berawal dari serangan yang terjadi di Pahalgam, Jammu Kashmir, India, pada 22 April 2025, yang merenggut nyawa 26 wisatawan. Kelompok The Resistance Front yang berbasis di Pakistan telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Meskipun Pemerintah Pakistan membantah keterlibatan mereka dalam peristiwa di Pahalgam. Akan tetapi, Menteri Luar Negeri India, Vikram Misri, tetap mengecam kejadian ini sebagai tindakan terorisme lintas batas. Sehingga terjadi serangan balasan India ke wilayah yang dianggap sarang teroris.
Maka dari itu, Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menekankan bahwa konflik India-Pakistan akan berdampak serius, serta mengancam stabilitas baik regional maupun global, terutama mengingat kedua negara memiliki senjata nuklir.
“Kami mendukung pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang menyerukan kedua pihak untuk menahan diri dan lebih mengutamakan dialog diplomatik guna mencegah meluasnya konflik,” jelas Mardani.
Sebagai mitra strategis bagi kedua negara, menurut Mardani, BKSAP DPR RI meminta Pertama, Perlindungan Warga Sipil. Kedua negara wajib menjamin keselamatan warga sipil dan menjaga infrastruktur vital, termasuk proyek-proyek kemanusiaan.
“Kedua, BKSAP DPR RI mendukung inisiatif perdamaian melalui forum multilateral seperti PBB, ASEAN, dan AIPA untuk memfasilitasi proses mediasi,” ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.
Ketiga, imbuh Mardani, segera hentikan Aksi Militer. Pihak India-Pakistan harus segera melakukan gencatan senjata dan menghindari tindakan provokatif.
“Keempat, penyelesaian sengketa, termasuk isu Kashmir secara menyeluruh, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” sebut Mardani.
“Kami mengajak komunitas internasional, termasuk parlemen dari negara-negara yang mendukung penyelesaian damai, untuk berkumpul dan mempromosikan de-eskalasi dan berkontribusi untuk menemukan solusi. Harapan kami adalah agar India dan Pakistan segera kembali ke meja perundingan demi tercapainya perdamaian dan keamanan kawasan yang lebih baik,” lanjut Mardani.
Untuk itu, BKSAP terbuka untuk berpartisipasi dalam upaya diplomasi parlemen untuk mempromosikan penyelesaian damai konflik ini, melalui kerja sama dengan AIPA dan Majelis Parlemen SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation/ organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Selatan) dan badan -badan antar-parlemen lainnya.