Jakarta (07/05) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Muh Haris, menegaskan bahwa program hilirisasi di sektor pertambangan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi jargon pembangunan industri.
Hal itu ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama MIND ID dan seluruh subholding-nya yang digelar di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (06/05/2025).
“Saya mengapresiasi kerja MIND ID dalam proyek-proyek hilirisasi, tapi kita juga harus jujur bertanya: seberapa besar dampaknya untuk rakyat? Apakah pembangunan smelter dan pabrik pengolahan ini sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang?” ujar Haris saat memberikan tanggapan dalam forum tersebut.
Dalam pertemuan yang membahas ‘Akselerasi Hilirisasi dan Optimalisasi Nilai Tambah Sektor Pertambangan’, Muh Haris meminta agar MIND ID membuka data secara transparan terkait kontribusi finansial kepada negara.
“Kita perlu tahu, berapa sebenarnya kontribusi riil dari MIND ID? Apakah setimpal dengan sumber daya alam yang dikelola dan nilai ekspor yang dihasilkan?” katanya.
Merujuk pada paparan Direksi MIND ID, diketahui bahwa kontribusi holding tambang BUMN itu kepada negara mencapai Rp50,1 triliun pada tahun 2023. Jumlah tersebut berasal dari pajak, dividen, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Namun, Haris menilai angka itu harus ditinjau secara kritis dibandingkan potensi sebenarnya yang bisa diperoleh.
“Saya tidak mengatakan itu kecil, tapi harus dilihat dari konteks potensi kita yang luar biasa. Jangan sampai banyak nilai yang hilang karena tata kelola yang belum optimal atau karena kita kalah dalam penguasaan rantai pasok global,” tegasnya.
MIND ID dalam presentasinya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi yang sedang dijalankan mencakup Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Smelter Tembaga Freeport di Gresik, serta pabrik HPAL untuk pengolahan nikel di Halmahera. Semua proyek itu ditujukan untuk mendukung ekosistem industri nasional, termasuk kendaraan listrik.
Menanggapi hal itu, Muh Haris menekankan pentingnya efisiensi dan kejelasan pembiayaan dalam setiap proyek.
“Kami ingin tahu, dari mana sumber modalnya? Apakah dari penyertaan negara, pinjaman, atau penerbitan obligasi? Dan apakah hasil dari investasi tersebut sudah sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?” tanyanya.
Tak hanya menyoal soal fiskal, Haris juga meminta data pasti tentang penyerapan tenaga kerja. Dalam catatan MIND ID, sekitar 27.000 tenaga kerja terserap dari seluruh proyek hilirisasi hingga 2023.
Haris menilai angka tersebut harus terus didorong naik, terutama dengan mengutamakan tenaga kerja lokal dan program pemberdayaan masyarakat.
“Kalau masyarakat sekitar tambang masih miskin, maka ada yang salah dari cara kita mengelola kekayaan alam. Hilirisasi harus memperkuat ekonomi lokal, bukan hanya mendatangkan alat berat dan kontraktor dari luar daerah,” ujarnya.
Selain itu, Haris juga menyoroti posisi MIND ID dalam menguasai pasar komoditas strategis Indonesia. Ia mempertanyakan seberapa besar pengaruh holding BUMN tersebut dibanding perusahaan tambang asing dan swasta nasional.
“Kita harus tahu peta kekuatan kita. Jangan sampai kita ini hanya menjadi pelengkap dalam industri global yang didominasi asing,” tegasnya.
Menutup tanggapannya, Haris menyerukan agar roadmap hilirisasi tidak hanya berorientasi pada profit semata, tapi juga mencerminkan tanggung jawab ekologis dan keadilan antargenerasi.
“Pasal 33 UUD 1945 jelas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah tolok ukur utama dalam menilai sukses tidaknya MIND ID,” pungkasnya.