Mojokerto (06/05) — Anggota MPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan sasaran peserta anggota PKS Mojokerto Raya yang meliputi Kabupaten dan Kota Mojokerto.

Bertempat di Ballroom Hotel Ayola Kota Mojokerto, kegiatan dihadiri sebanyak 150 peserta, Selasa (22/4/2025).

Turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini selaku narasumber di antaranya Rektor Universitas Mayjen Soengkono (UNIMAS) Fajar Purwanto, Ketua DPD PKS Kota Mojokerto Budiarto, dan Ketua DPD PKS Kabupaten Mojokerto Imam Sutarso.

Dalam pemaparannya, Meitri menegaskan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bukan hanya penting secara ideologis, tetapi juga sangat relevan dalam menjawab persoalan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat saat ini.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33, menjadi dasar konstitusional yang kuat dalam membangun sistem ekonomi kerakyatan yang adil dan inklusif,” tegas Meitri.

Anggota Komisi XII DPR RI ini menjelaskan, Pasal 33 UUD 1945 telah secara tegas mengatur bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Meitri menekankan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Tidak hanya itu, pengelolaan sumber daya alam seperti bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya pun menjadi tanggung jawab negara untuk dikelola demi kesejahteraan seluruh warga negara,” ujarnya.

Meitri menambahkan, amanat konstitusi ini tidak hanya mengharuskan negara untuk hadir dalam pengelolaan ekonomi makro, tetapi juga menuntut negara untuk menjalankan peran aktif dalam menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.

“Dalam hal ini, negara diwajibkan mengembangkan dan memelihara koperasi, misalnya, sebagai bentuk usaha yang mencerminkan semangat gotong royong dan kemandirian ekonomi rakyat. Selain itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu dikelola dengan orientasi pelayanan publik, bukan semata-mata profit. Artinya, keuntungan yang diperoleh oleh BUMN ini harus juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat semisal dalam bentuk program pemberdayaan atau CSR,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR Dapil Jatim VIII ini menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses terhadap penghidupan dan pekerjaan yang layak. Menurutnya, Negara juga dituntut untuk hadir dalam melindungi kelompok rentan seperti anak-anak terlantar dan fakir miskin melalui kebijakan sosial yang tepat sasaran.

“Lewat kesempatan ini, kami juga ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam pembangunan, tetapi juga aktif menjadi subjek yang mengawal jalannya pemerintahan. Semua perlu untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial yang dijalankan pemerintah daerah dan pusat, guna memastikan bahwa arah pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional yang berpihak kepada rakyat. Untuk itulah, kegiatan ini diselenggarakan guna menerima masukan dan koreksi yang dapat kami sampaikan pada pemangku kebijakan,” ujarnya.