Lombok Tengah (06/05) — Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menekankan pentingnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berpihak pada masyarakat lokal.

Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh warga, termasuk para nelayan dan pemilik lahan terdampak.

Dalam kunjungan kerja BAM DPR RI ke Mandalika pada 5 April 2025, Haris menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah persoalan sosial yang masih mengemuka, salah satunya sengketa lahan yang belum terselesaikan.

Menurut Haris, keberlanjutan pembangunan tidak bisa mengabaikan keadilan bagi warga yang terdampak.

“Negara harus hadir memastikan penyelesaian yang adil. Pembangunan tidak boleh berlangsung di atas pengabaian hak-hak masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi nelayan tradisional yang terdampak alih fungsi kawasan pesisir untuk pariwisata. Banyak dari mereka yang kini kesulitan mengakses laut dan kehilangan sumber penghidupan.

“Pariwisata berkelanjutan harus memberikan ruang hidup yang layak bagi masyarakat pesisir, bukan malah menggeser keberadaan mereka,” kata Haris.

Dalam hal ketenagakerjaan, Haris menekankan pentingnya pelibatan warga lokal dalam proses pembangunan dan operasional kawasan.

“Peluang kerja harus diutamakan bagi masyarakat setempat. Ini tanah mereka, dan mereka berhak menjadi bagian dari kemajuan yang dibangun di atasnya,” tambahnya.

Ia pun mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk memperluas akses pelatihan, pendidikan vokasi, serta sertifikasi agar warga memiliki kapasitas bersaing di sektor pariwisata dan industri kreatif.

Kunjungan BAM DPR RI ini merupakan bagian dari upaya pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional.

Muh Haris berharap, pengelolaan KEK Mandalika bisa menjadi contoh bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan mengakar pada kepentingan masyarakat lokal.