Jakarta (06/05) — Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan NTB II (Pulau Lombok), Abdul Hadi, berharap agar kementerian khususnya panitia penyelenggaraan haji segera atasi keterlambatan keberangkatan Jamaah Haji asal Nusa Tenggara Barat akibat belum terbitnya visa dari pihak Arab Saudi.
Menurut Abdul Hadi, situasi ini seharusnya bisa diantisipasi lebih awal apabila pemerintah secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres penerbitan visa calon jamaah haji, serta menjaga koordinasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi.
“Permasalahan ini sebenarnya bisa dicegah. Pemerintah harus aktif mengevaluasi proses penerbitan visa dan memastikan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi berjalan baik sejak awal,” tegas Abdul Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Selasa, (06/05).
Berdasarkan hasil koordinasi antara Komisi VIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, diketahui bahwa Kemenag telah memasukkan seluruh data calon jamaah ke dalam sistem sejak jauh hari.
Namun, kendala terjadi karena sistem di pihak Saudi yang belum dapat menerbitkan visa secara optimal. Kemenag memastikan bahwa seluruh calon jamaah akan tetap diberangkatkan pada kloter berikutnya, kecuali sebagian kecil yang memiliki masalah keimigrasian di masa lalu.
Sebagai Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi juga menyoroti kesiapan teknis di sektor transportasi. Ia mengingatkan Kementerian Perhubungan sebagai mitra kerja Komisi V agar memastikan ketersediaan pesawat dan pelayanan handling di bandara berjalan maksimal.
“Jangan sampai kejadian seperti tahun 2024 terulang, di mana keterlambatan penerbangan terjadi hingga puluhan kali,” ungkap Poitisi PKS asal Lombok ini.
Pada fase pertama pemberangkatan haji tahun 2024 (12–30 Mei), tercatat 48 kali keterlambatan penerbangan: 42 oleh Garuda Indonesia dan 6 oleh Saudia Airlines. On Time Performance (OTP) keseluruhan hanya mencapai 86,99%, dengan Garuda Indonesia mencatat OTP 78,68%, dan Saudia Airlines 96,51%.
Penyebab keterlambatan antara lain masalah teknis pesawat sewaan dan keterlambatan penyelesaian proses penyewaan yang berdampak pada pengajuan slot penerbangan di Arab Saudi.
Abdul Hadi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan kerja keras semua pihak demi memberikan kenyamanan maksimal bagi para Tamu Allah.
Seperti yang diketahui Presiden Prabowo menjadi pemimpin pertama di RI yang melepas jemaah haji secara resmi ada hari Ahad, 4 Mei 2025 yang lalu dan berpesan semua aparat pemeritahan untuk memberikan pelayanan terbaik.
“Kita semua harus kerja keras untuk melaksanakan amanah Presiden Prabowo untuk memberikan pelayanan yang terbaik, ini adalah amanah besar. Kita semua harus berkoordinasi secara intensif agar pelayanan kepada para jamaah haji berjalan lancar dan layak, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap mereka yang telah menunaikan ibadah besar ini,” tutup Abdul Hadi.