Jakarta (06/05) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh terhadap sistem penyiaran nasional untuk memastikan penyiaran yang adil, berkualitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, perlu perhatian serius terhadap berbagai persoalan strategis di sektor penyiaran, antara lain lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan media, disparitas dalam perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), belum optimalnya peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta potensi terhambatnya digitalisasi penyiaran jika tidak segera disertai dengan kebijakan afirmatif dan penguatan infrastruktur.

“Penyiaran bukan sekadar urusan teknis siaran, melainkan menyangkut hajat hidup bangsa dalam membangun identitas, kedaulatan informasi, dan literasi publik. Karenanya, kita mendorong adanya audit dan perombakan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan sesuai amanat UU Penyiaran,” tegas Kang Aher dalam keterangannya setalah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan PWI, AJI dan AVISI.

Lebih jauh, Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat II ini menilai sejumlah catatan penting yang disoroti Panja Penyiaran antara lain yaitu tidak seimbangnya distribusi izin siaran antar daerah; indikasi konglomerasi media yang mengancam keragaman isi siaran; minimnya ruang bagi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas; belum maksimalnya perlindungan terhadap anak dan kelompok rentan dalam konten siaran; perlunya pemutakhiran regulasi untuk menyikapi konvergensi media digital dan penyiaran.

“Kita harus memastikan bahwa ruang siar diisi oleh konten yang mencerahkan, memperkuat persatuan, dan tidak semata-mata dikuasai oleh kepentingan pasar. Reformasi penyiaran adalah keniscayaan. Komisi I DPR RI siap menggandeng seluruh pemangku kepentingan, termasuk komunitas penyiaran, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang berorientasi pada keadilan sosial dan kedaulatan informasi nasional,” demikian tutup mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini.