Ambon (02/05) — Memperingati Hari Pendidikan Nasional, Anggota DPR RI dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Ia menyebut bahwa pendidikan harus menjadi pintu keadilan sosial yang menyentuh seluruh pelosok, bukan hanya kota-kota besar.

Politisi PKS ini menyoroti fakta bahwa meskipun angka melek huruf di Maluku telah mencapai 99,32 persen pada 2024, namun masih banyak tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak-anak di usia sekolah menengah. Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku, Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SMA/SMK hanya 69,61 persen, yang artinya 3 dari 10 anak usia 16–18 tahun tidak bersekolah.

“Ini bukan soal kemauan, tapi soal kemampuan. Keluarga nelayan dan petani yang menjadi mayoritas penduduk Maluku masih kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya, apalagi ketika akses ke sekolah menengah hanya bisa dijangkau dengan transportasi laut yang mahal dan tidak menentu,” ujar Saadiah.

Legislator Maluku ini juga menyoroti rendahnya partisipasi pendidikan anak usia dini. Data BPS menunjukkan bahwa 75,63 persen anak usia 0–6 tahun belum atau tidak mengikuti pra sekolah.

“Ini kehilangan masa emas tumbuh kembang. Negara harus hadir lewat PAUD yang merata dan berkualitas, terutama di desa-desa terpencil,” lanjutnya.

Sebagai anggota Fraksi PKS dan Komisi IV DPR RI, Saadiah menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan anggaran pendidikan yang berpihak pada daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan). Ia juga mendorong integrasi kebijakan pendidikan dengan pembangunan sektor kelautan, pertanian, dan kehutanan sebagai strategi menyeluruh membangun keluarga-keluarga di kepulauan.

“Pendidikan bukan sekadar angka statistik. Ia adalah masa depan Maluku. Hari Pendidikan Nasional harus menjadi momentum membumikan keadilan pendidikan. Kami di parlemen akan terus mengawal kebijakan ini dengan sungguh-sungguh,” tutup Saadiah Uluputty.