Semarang (02/05) — Kabar mengejutkan terkait kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook April 2025, Bank Dunia memproyeksikan angka penduduk miskin di Indonesia akan turun menjadi 58,7% pada tahun 2025, 57,2% pada tahun 2026, dan 55,5% pada tahun 2027.

Ada kurang lebih 172 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin yang hampir dipastikan 50% ada di pedesaan. Penurunan ini dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah keatas.

“Kemiskinan menjadi tantangan semua negara bukan hanya Indonesia, kondisi perekonomian global berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang melambat,” papar Riyono Caping Aleg PKS komisi IV DPR RI.

Perbedaan standar kemiskinan yang diterapkan oleh World Bank dan BPS menjadi pemicu utamanya, BPS menetepkan menentukan garis kemiskinan Indonesia per 2024 di angka Rp595.242 per kapita per bulan.

Dengan garis kemiskinan itu, tingkat kemiskinan di Indonesia 8,57%.3 Feb 2025 atau sekitar 24,6 Juta jiwa. Sedangkan World Bank menetapkan 6,85 dollar AS per hari atau 109 ribu rupiah pengeluaran per hari atau sekitar 3,2 juta/bulan.

“Data diatas harus di sinkronkan dengan fakta dan kondisi lapangan, rasanya ekonomi saat ini sudah mulai membaik khususnya di perdesaan sebagai pusat kemiskinan. Jadi jangan juga kita percaya mentah kepada world bank,” tambah Riyono.

Menurut Riyono jalan menuju pengentasan kemiskinan adalah memperkuat ekonomi dilevel bawah, sesuai asta cita Presiden Prabowo yang ke enam akan membangun dari bawah, dari mana? Ya dari desa dan pesisir. Pergerakan perdagangan harus di optimalkan, arus barang dan jasa di desa harus meningkat seiring dengan berbagai intervensi program negara.

“Tidak ada pilihan lain dalam mengentaskan kemiskinan, perkuat ekonomi perdesaan dan pesisir. Program Kopdes Merah Putih, BLK berbasis komunitas, anggaran desa, penguatan harga produk pertanian dan perikanan menjadi kunci bangkitnya ekonomi nasional” tutup Riyono.