Padang (02/05) — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2025 dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rahmat Saleh untuk menyoroti tantangan pendidikan di Sumatera Barat.
Ia menekankan pentingnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan demi membangun masa depan yang lebih baik bagi provinsi ini.
Dalam keterangannya, Rahmat menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan pendidikan melalui program SumbarCerdas, sebuah inisiatif yang telah ia mulai sejak masih menjabat di DPRD Sumbar.
Ia menyebutkan bahwa peringatan Hardiknas seharusnya bukan sekadar seremoni, melainkan momen refleksi atas kebijakan pendidikan, khususnya di daerah.
“Hari ini seharusnya menjadi refleksi besar bagi kita semua. Pendidikan di Sumatera Barat belum cukup adil dan merata, terutama di daerah-daerah pinggiran dan pelosok,” katanya di Padang, Jumat.
Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam hal akses pendidikan. Banyak anak muda di daerah terluar, ujarnya, masih kesulitan mengakses pendidikan yang layak akibat keterbatasan infrastruktur serta minimnya fasilitas penunjang.
“Bayangkan, di era digital ini, masih banyak siswa di daerah yang belum mendapatkan jaringan internet yang stabil, belum lagi fasilitas perpustakaan, laboratorium, hingga tenaga pendidik yang minim. Ini adalah pekerjaan rumah besar kita bersama,” ujarnya.
Rahmat menyampaikan bahwa generasi muda Sumatera Barat harus menjadi pusat perhatian dalam pembangunan daerah. Ia percaya bahwa pendidikan berkualitas menjadi kunci agar anak muda Sumbar bisa bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Sumatera Barat punya modal sosial dan kultural yang luar biasa. Anak-anak mudanya kritis, berbudaya, dan cepat belajar. Yang dibutuhkan hanya satu: akses yang merata dan pembinaan yang berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan alokasi anggaran pendidikan di DPR RI, serta mendorong keberpihakan pada daerah tertinggal. Ketika ditanya soal perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di luar Pulau Jawa, Rahmat mengakui masih adanya ketimpangan.
“Kita butuh pendekatan bottom-up. Jangan semua dikendalikan dari Jakarta. Masyarakat di Sumbar tahu betul apa yang mereka butuhkan, dan itu harus jadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan nasional,” katanya tegas.
Lebih lanjut, Rahmat mengimbau para kepala daerah di Sumatera Barat untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Ia menilai banyak program pendidikan yang bagus, tetapi implementasinya tidak maksimal karena kurangnya komitmen dari eksekutif daerah.
“Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tapi hasilnya akan menentukan wajah Sumbar 20 sampai 30 tahun ke depan,” ucapnya.
Dalam rangka memperingati Hardiknas tahun ini, Rahmat berharap semangat perubahan dapat tumbuh untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan relevan terhadap zaman.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tugas kita adalah memastikan semua anak di Sumbar, dari kota hingga pelosok, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” katanya.