Batang (24/04) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I Fraksi PKS, Muh Haris, menyampaikan apresiasi sekaligus catatan penting terhadap keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dalam kunjungan kerja ke lokasi pembangkit milik PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) di Kabupaten Batang.
Menurutnya, PLTU Batang merupakan bagian penting dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi yang berkontribusi besar terhadap pasokan listrik nasional, khususnya dengan kapasitas besar 2 x 1.000 MW yang disuplai kepada PT PLN (Persero). Teknologi Ultra Super Critical (USC) yang digunakan dinilai sebagai langkah maju dalam efisiensi konsumsi batu bara dan pengurangan emisi karbon.
“Fraksi PKS mengapresiasi langkah PLTU Batang yang telah menerapkan teknologi efisien dan lebih ramah lingkungan seperti USC, Low NOx Burner, Fabric Filter, dan Flue-Gas Desulphurization,” ujar Haris.
Namun demikian, Muh Haris juga menyoroti pentingnya peningkatan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Ia menyinggung hasil evaluasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di mana PLTU Batang baru memperoleh peringkat ‘Biru’ dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
“PROPER Biru berarti perusahaan baru memenuhi standar minimum kepatuhan lingkungan. Ini harus menjadi cambuk untuk ditingkatkan ke level Hijau, bahkan Emas, dengan inovasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Muh Haris juga menanyakan sejauh mana respons PLTU Batang terhadap berbagai keluhan masyarakat, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. Ia menekankan pentingnya komunikasi dua arah dan transparan dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami ingin PLTU ini bukan hanya menjadi pilar ketahanan energi, tapi juga menjadi teladan dalam hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar,” tambahnya.
Untuk itu, Fraksi PKS mendesak agar pemantauan dan pengawasan lingkungan dilakukan secara berkala dan terbuka, termasuk melibatkan masyarakat dalam proses penilaian dampak lingkungan. Ia juga mendorong perusahaan untuk lebih aktif menjalankan program CSR yang konkret dan berkelanjutan.
“Program CSR harus relevan dengan kebutuhan warga: pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan ekonomi produktif. Jangan sekadar simbolik,” ungkap Haris.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI dalam memastikan agar pembangunan energi di Indonesia berjalan efisien, adil, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.