Jakarta (24/04) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Meitri Citra Wardani menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berbasis energi terbarukan di wilayah pedesaan, khususnya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta, Rabu (23/04/2025).
Dalam rapat tersebut, Meitri mengapresiasi langkah pemerintah yang menargetkan seluruh desa terlistriki melalui Program Listrik Desa (LISDES) periode 2025–2029.
Namun, dia menekankan agar elektrifikasi desa tidak hanya mencakup sambungan listrik untuk rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas umum yang vital bagi masyarakat, seperti musala, masjid, jalan raya, hingga pos siskamling yang masih minim akses listrik.
“Selama kami turun ke daerah pemilihan, khususnya di Mojokerto, aspirasi masyarakat terkait kebutuhan elektrifikasi untuk fasilitas umum di perdesaan, semisal musala dan penerangan jalan umum sangat kuat. Temuan kami ini kian diperkuat dengan data BPS Kabupaten Mojokerto tahun 2023 yang menyebutkan lebih dari 30 persen desa di Kabupaten Mojokerto mengeluhkan rendahnya ketersediaan infrastruktur penerangan umum sehingga berdampak pada keselamatan lalu lintas, terbatasnya aktivitas ekonomi di malam hari, bahkan meningkatkan potensi gangguan keamanan atau kriminalitas,” terang Meitri.
Sebagai solusi, Anggota DPR Dapil Jawa Timur VIII ini mengusulkan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Kabupaten Mojokerto.
Meitri menilai pemanfaatan energi terbarukan sangat relevan dengan arah kebijakan nasional, mengingat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 ditargetkan penambahan kapasitas energi surya sebesar 17,1 GW.
“Selain itu, Mojokerto juga memiliki potensi energi surya yang sangat baik, dengan rata-rata intensitas radiasi harian di atas 4,5 kWh per meter persegi berdasarkan kajian Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024,” jelasnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menambahkan, PJUTS memiliki banyak keunggulan, seperti kemampuan beroperasi secara mandiri tanpa tergantung jaringan listrik utama, biaya operasional rendah, umur pakai yang panjang hingga 10–15 tahun, serta mendukung target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.
“Penerangan jalan berbasis tenaga surya ini akan berdampak luas, mulai dari meningkatkan keselamatan, memperluas kegiatan ekonomi malam hari, mengurangi emisi karbon, hingga menekan tingkat kriminalitas. Untuk itu, kami mendorong agar Program LISDES tidak hanya fokus pada sambungan listrik rumah tangga, tetapi juga memperluas cakupannya hingga ke fasilitas umum vital yang menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan,” pungkasnya.